SURABAYA (global-news.co.id) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menerima kedatangan Tim Pengawas (Timwas) COVID-19 DPR RI di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (23/4/2020) siang.
Maksud kedatangan timwas adalah untuk meninjau tentang proses penyelenggaraan penanganan pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia khususnya di Jawa Timur.
Dalam kunjungan tersebut, Wagub Emil yang didampingi tim lengkap Gugus Tugas
COVID-19 Jatim melaporkan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov Jatim.
Tak hanya itu, Wagub Emil juga menerima berbagai usulan atau masukan dari tujuh orang anggota Timwas, khususnya terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan dilakukan di tiga wilayah yaitu, Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.
Pelaksanaan PSBB sendiri menurut Wagub Emil harus seiring dengan penegakan hukum bagi siapapun yang melanggar. Oleh sebab itu, peran Pemkot dan Pemkab menjadi penting untuk nantinya membuat suatu penentuan sanksi selama jalannya PSBB.
“Kata kunci keberhasilan PSBB adalah keputusan Bupati dan Walikota menentukan sanksi yang diberikan,” ungkapnya sesuai melakukan pertemuan.
Orang nomor dua Jatim itu menambahkan, penegakan hukum bisa menjadi penentu keefektifan jalannya PSBB di suatu wilayah.
Selain itu terkait kepastian data penerima jaminan sosial, Wagub Emil menyampaikan bahwa Pemprov Jatim tengah melakukan proses penyisiran mendalam. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kondisi penerima agar tidak terjadi tumpang tindih pada prosesnya.
“KPK mengeluarkan edaran, diharapkan dilakukan penyisiran di dalam data terpadu, ini sebenarnya layak atau tidak menerima bantuan,” jelasnya.
Dia melanjutkan, jika nantinya ditemukan bahwa sudah tidak layak dan ada orang
lain yang lebih layak, maka datanya bisa diintegrasikan ke Kementerian Sosial.
Rencananya bantuan sosial akan diberikan sebesar Rp 600 ribu untuk tiga bulan ke
hampir lima juta keluarga di Jatim. Bantuan tersebut diutamakan kepada keluarga yang termasuk ke dalam kategori rentan dan terdampak.
Senada dengan Wagub Emil, Guntur Sasono, anggota DPR RI Dapil VIII juga
mendorong Pemprov Jatim untuk bisa mencegah tumpang tindih tersebut.
“Bantuan yang dari segala macam ini, kiranya bisa menyatu, tidak tumpang tindih,” tuturnya.
Pendataan yang lebih baik juga diharapkan bisa menjangkau mereka-mereka yang tercatat sebagai ‘penghuni baru kemiskinan’. Dirinya juga mengaku telah mengajukan usulan program untuk menjangkau masyarakat terdampak melalui pembuatan Dapur Umum di tingkat desa atau kelurahan. “Tadi kita menyarankan untuk minimal di desa ada semacam Dapur Umum. Saya pikir
ini bisa dikembangkan,” tambahnya. fan