SURABAYA (global-news.co.id) –
Janji pemerintah untuk memberi Kartu Prakerja bagi warga yang terPHK atau kehilangan pekerjaan saat pandemi COVID- 19 dianggap tak mampu membantu masyarakat. Mengingat Kartu Prakerja hanya memberikan pelatihan digital, saat ini masyarakat lebih butuh makan apalagi banyak perusahaan yang tutup akibat tak mampu menanggung biaya produksi lagi.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Artono menegaskan saat ini yang dibutuhkan masyarakat yaitu makan. Artinya BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dibutuhkan untuk membeli bahan pangan, karena mereka sudah tidak mampu membeli akibat maraknya gelombang PHK imbas dampak corona. Sementara Kartu Prakerja menitikberatkan pada keterampilan, ini adalah program jangka panjang.
“Artinya Kartu Prakerja untuk saat ini belum bisa memberikan kebutuhan pangan bagi rakyat. Yang dibutuhkan saat ini BLT. Apalagi kita ketahui banyak perusahaan yang tiarap karena tidak kuat menanggung beban biaya produksi,” tegas politisi asal PKS yang juga pengusaha ini, Sabtu (25/4/2020).
Lebih lanjut dijelaskan, keberadaan Kartu Prakerja yang diuntungkan justru penyelenggara pelatihan. Karena mereka yang mendapat dana dari pemerintah. “Saat ini yang dibutuhkan masyarakat hanya makan dan makan. Tidak butuh pelatihan. Pekerjaan atau Kartu Prakerja dapat dipakai bila kondisi pandemi corona sudah tidak ada,”papar Artono.
Untuk diketahui hingga saat ini, terdapat delapan platform digital yang bekerjasama dengan pemerintah sebagai mitra program Kartu Prakerja. Ke delapan platform tersebut adalah Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir dan Kemnaker.go.id. Alokasi kerjasama ini Rp 5,6 triliun.
Banyak pihak yang kemudian mempertanyakan proses kerjasama antara pemerintah dengan kedelapan mitra tersebut. Apalagi beberapa platform digital itu milik staf khusus presiden.
Tak heran program Kartu Prakerja yang digagas Presiden Jokowi menuai kritikan terkait implementasi dan sasarannya. Program ini memang sudah disiapkan jauh sebelum ada pandemi corona atau COVID-19. Namun melihat kondisi riil lapangan, pemerintah harusnya melakukan modifikasi manfaat dari program ini, sehingga targetnya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sedang terhimpit corona. Saat ini, kebutuhan pokok seperti pangan lebih penting dari sekadar pelatihan yang bisa dilaksanakan kemudian hari.
Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono kembali menegaskan apresiasinya soal adanya stimulus Rp 405,1 triliun untuk penanganan COVID-19, Namun, ia mengingatkan pelaksanaannya jangan terlambat dan jangan salah sasaran, jangan salah eksekusi. Alasannya, bila terlambat akan kehilangan daya redam terhadap keterpurukan ekonomi karena corona. ani, cty