JAKARTA (global-news.co.id) – Menteri BUMN Erick Thohir melakukan perombakan pada jajaran Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I atau Pelindo I (Persero). Nama Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menjadi salah satu yang dirombak sebagai komisaris.
“Terima kasih Rini Soemarno yang sudah mengangkat saya, terima kasih Erick Thohir yang sudah memberhentikan,” begitu pesan Refly Harun dalam Twitter pribadinya, Senin (20/4/2020).
Ucapan terima kasih tidak hanya disampaikan pada menteri BUMN, tapi juga dipanjatkan pada Presiden Joko Widodo. Pasalnya di era Presiden Jokowi dia menjabat sebagai komisaris di BUMN.
“Terima kasih Presiden Jokowi yang sudah mengangkat dan memberhentikan,” sambungnya.
Terakhir, Refly Harun menegaskan bahwa dirinya akan mendukung pemerintah di saat benar. Begitu juga sebaliknya, akan terus melakukan kritik jika apa yang dilakukan pemerintah dirasa salah.
“Izin berada di garis luar untuk terus jadi peniup peluit,” katanya.
Terpisah Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengaku Refly tidak dipecat melainkan hanya diganti.
Saat ditanya apakah pergantian terkait dengan kritik tajam yang disampaikan Refly, politisi Perindo ini pun menyatakan bahwa pihaknya hanya melakukan penyegaran.
Anti Kritik
Direktur Eksekutif Indonesia Development Review (IDR) Muhammad Rifai Darus menyimpulkan, saat ini di dalam Istana hanya membutuhkan dua kategori golongan, yakni orang yang disukai dan tidak disukai.
MRD -sapaan akrabnya-, menyebutkan, pada waktu yang sama publik dipertontonkan ulah para orang dekat Istana yang membuat geram masyarakat. Apalagi sejak awal pihak Istana nampak melakukan pembelaan.
“Kalau kita melihat perbandingan ini bisa kita simpulkan di dalam Istana hanya mebutuhkan dua kategori orang, orang yang disukai dan tidak disukai dan nampaknya Istana tidak mau dikritik,” kata MRD, Senin (20/4/2020).
Lebih lanjut Politisi Demokrat itu menjelaskan, karena rezim pemerintahan Jokowi anti kritik konsekuensi bagi orang yang memberikan masukan tajam justru akan dicopot.
“Karena tidak mau dikritik, masukan dari pihak manapun baik dari luar atau dari dalam, jika memberikan masukan tajam sesuai pendapat umum, maka pasti akan dicopot,” tandasnya.
Pemerintahan Jokowi seharusnya bersyukur dengan kemauan Refly Harun memberikan kontribusinya baik sebagai komisaris perusahaan dan perannya sebagai pakar hukum tata negara.
“Padahal Bang Refly disamping sebagai Komut dia punya background sebagai pakar hukum tata negara, ada keilmuan yang dimiliki untuk melihat ketatanegaraan, harusnya bersyukur sekali orang memiliki kepakaran masuk kabinet membantu dari sisi perusahaan, dan juga masukan tajam untuk pembenahan ketatangeraan kita,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, dalam sepekan terakhir publik dihebohkan dengan dengan kabar perusahaan milik Staf Khusus milenial Presiden Jokowi, Adamas Belva Syah Devara menerima proyek sebagai aplikator Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 triliun.
Selain itu beberapa hari lalu Stafsus yang lain Andi Taufan Garuda Putra yang mengirimkan surat ke seluruh camat se- Indonesia untuk meminta dukungan bagi relawan PT Amarta Mikro Fintek dalam menanggulangi wabah virus corona baru (COVID-19).
Refly Harun menyuarakan kritik kerasnya terkait penerbitan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19.
Ia menilai Perppu tersebut berpotensi memberi ruang kepada penumpang gelap dalam masa pandemik COVID-19 ini. ejo, gel