SURABAYA (global-news.co.id) —
Perpanjangan masa darurat hingga batas waktu yang belum ditentukan di Jatim akibat merebaknya virus COVID-19, memaksa 120 DPRD Jatim tidak dapat mengikuti reses di masing-masing Dapil (Daerah Pemilihan). Ini sesuai dengan anjuran sekaligus larangan oleh pemerintah yang menyebutkan tidak boleh ada penumpukan massa atau orang bergerombol.
Anggota FPAN Jatim M Khulaim menegaskan keputusan dewan yang melarang menggelar reses dengan mengumpulkan orang dan hanya cukup berkunjung ke 3-5 orang akan membawa implikasi cukup banyak. Apalagi tidak ada lagi mamin dan anggaran lain seperti terop kursi sound, fotocopy hingga tak boleh ada acara seremonial otomatis anggaran reses dewan tidak terserap. Karena itu, anggaran yang tidak terserap tersebut akan diperbantukan untuk membantu para pekerja dan pedagang yang libur selama kena imbas merebaknya virus corona di Jatim.
“Saya setuju dan mendukung penuh untuk anggaran reses dan kunjungan kerja keluar negeri difokuskan dan diperuntukkan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 tanpa ada perbedaan. Di antarnya juga untuk pengadaan barang,” tegas politisi dari Dapil Sidoarjo, Jumat (27/3/2020).
Selain itu, dari dana tersebut dapat dibelikan masker dan hand sanitizer yang harganya saat ini mahal. Apalagi di pasaran barang tersebut jarang ditemukan.
Seperti diketahui, DPRD Jatim menunjukkan keseriusannya untuk mendukung langkah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam menangani mewabahnya virus corona di Jatim.Ini tampak dengan keputusan pimpinan DPRD Jatim, langsung dipimpin Ketua DPRD Jatim Kusnadi, yang melakukan pertemuan dengan Sekdaprov Jatim dan Kepala BPKAD Jatim yang akhirnya bersepakat untuk memangkas anggaran perjalanan dinas baik keluar provinsi maupun ke luar negeri setiap anggota DPRD Jatim untuk dialihkan pada penanganan virus corona di Jatim.
“Kami telah menyepakati bahwa kita akan mengalihkan kurang lebih Rp100 miliar anggaran perjalanan dinas baik ke luar provinsi maupun ke luar negeri untuk penanganan COVID-19,” ujar Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak .
Menurut politisi asal Partai Golkar, seluruh angggota dewan Jatim turut prihatin dengan merebaknya wabah virus corona dan ikut merasakan dampak yang harus ditanggung masyarakat.
“Kalau memang masih dibutuhkan anggaran untuk penanganan virus corona di Jatim, DPRD Jatim juga siap mendukung semua langkah yang dilakukan Gubernur Jatim agar tidak sampai kekurangan dana,” tegasnya.
Selain memangkas anggaran kunjungan kerja, mantan Sekretaris DPD Golkar ini juga mengatakan dalam pelaksanaan reses akhir Maret ini, seluruh angggota DPRD Jatim yang melaksanakan jaring aspirasi masyarakat di dapil masing-masing tidak akan mengambil anggaran untuk biaya makan dan minum. Artinya seluruh biaya makan, minum, tenda dan yang lain akan dialihkan untuk mendukung ketersediaan anggaran Rp100 miliar untuk penanganan COVID-19 di Jatim.
“Makanya pada reses ini nanti tidak akan mengumpulkan orang banyak, tapi cukup bertemu dengan 4 atau 5 orang atau bahkan bisa melalui teleconference yang penting aspirasi masyarakat di dapil bisa ditampung dan diperjuangkan di DPRD Jatim,” pungkasnya.
Sebelumnya dengan kondisi penyebaran wabah COVID-19 yang makin masif di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan akan memperpanjang masa darurat COVID-19 yang awalnya hanya sampai 29 Maret mendatang. Namun, dia belum memutuskan sampai kapan masa perpanjangan tersebut akan berakhir. Sementara masa darurat nasional sudah ditetapkan sampai 29 Mei. ani