JAKARTA (global-news.co.id) – Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui tulisannya di media sosial menyampaikan pandangan tentang skandal PT Asuransi Jiwasraya. Salah satunya informasi tentang upaya penggulingan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lewat Pansus Jiwasraya di DPR.
Pansus tersebut hingga kini belum terwujud, sementara yang sedang berjalan adalah Panja Jiwasraya yang dibentuk Komisi VI DPR. Namun pihak Istana Presiden menanggapi informasi yang disampaikan SBY tersebut dengan santai.
“Kepada Pak SBY kami ucapkan terima kasih atas kritik dan masukannya. Dan kami memperhatikan apa yang jadi masukan Pak SBY,” kata Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Fadjroel menekankan, pemerintah saat ini cenderung menerima masukan apa pun yang disampaikan oleh pihak luar. Baik itu dari kalangan koalisi maupun non- koalisi partai pendukung Jokowi.
“Sampai hari ini kami ucapkan makasih saja. Apapun yang disampaikan pihak luar, dari dalam kalangan pemerintahan koalisi juga sampaikan dan itu betul-betul jadi masukan akhirnya itu bukti demokrasi bekerja di Indonesia,” tuturnya.
Sebelumnya lewat tulisan panjang di akun Facebook resminya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku menelisik lebih dalam alasan orang-orang yang menginginkan Pansus untuk menyelidiki masalah Jiwasraya. Dia amat kaget mendengar alasan tersebut. Beberapa nama menteri, termasuk Sri Mulyani, diminta untuk bertanggung jawab atas kasus Jiwasraya.
“Ada yang ‘dibidik dan harus jatuh’ dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan,” kata SBY.
Menteri BUMN Erick Thohir juga merespons santai isu itu. “Saya rasa ginilah, jabatan itu kan sesuatu yang bisa setiap saat diambil, yang penting kita sebagai manusia tidak mengubah karakter kita, jati diri kita karena jabatan. Kalau jabatan itu anytime,” katanya usai mengisi acara kuliah umum, di Jakarta.
Menteri BUMN Erick Thohir sendiri melaporkan kondisi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke Komisi VI DPR. Erick mengatakan, Jiwasraya sangat sakit. “Kondisi Jiwasraya saat ini tentu sangat sakit dan kesulitan yang memiliki kewajiban pembayaran klaim kepada pemegang polis sebesar Rp 16 triliun dan kekurangan solvabilitas Rp 28 triliun,” katanya di Komisi VI Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Erick mengatakan, hal itu karena manajemen lama tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam investasi. Sehingga, hal ini jadi pelajaran ke depannya. “Memang permasalahan Jiwasraya bukan permasalahan yang kita bisa bilang ringan, cukup panjang. Hal ini memang manajemen Jiwasraya, kembali bukan menyalahkan, sebelumnya itu tak dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Ini jadi perhatian khusus buat kami ke depan proses investasi lain-lainnya harus diperketat,” ungkapnya.
Hal itu juga terjadi karena Jiwasraya menawarkan keuntungan yang tinggi pada nasabah. “Manajemen Jiwasraya tawarkan produk asuransi bunga tinggi, jauh dari yang ada di pasar,” tutupnya.
Bayar Tunggakan
Erick Thohir juga menyatakan PT Asuransi Jiwasraya bakal mulai membayar tunggakan ke nasabah pada akhir Maret 2020. Bahkan, ada kemungkinan lebih cepat. “Dan Insya Allah kami dari jajaran kementerian, dan tentu tim Jiwasraya, sesuai saran yang disampaikan juga kita berupaya, menyelesaikan mulainya pembayaran awal di bulan Maret akhir. Tapi kalau bisa lebih cepat, kita coba lakukan,” katanya.
Dia bilang, pembayaran tunggakan bisa dilakukan pada Maret asal skema penyelamatan Jiwasraya bisa disetujui DPR RI. “Kalau konsep yang kita paparkan secara tertutup itu bisa disetujui,” katanya.
Erick pun mengucapkan terima kasih pada DPR RI lantaran pada rapat kali ini diberi kesempatan tertutup. “Ini karena memang kita tak mau ada salah persepsi,” katanya. det, wis