SURABAYA (global-news.co.id) – Instruksi Mendagri jika daerah bisa menggunakan anggaran tak terduga dalam penanganan bencana alam baik banjir atau tanah longsor didukung penuh DPRD Jatim. Mengingat dalam Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada pasal 162 disebutkan daerah dapat menggunakan dana tak terduga.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslacha menegaskan jika dalam pasal 162 menyebutkan kriteria penggunaan dana tak terduga di antaranya bukan keadaan normal, daerah tidak mampu menangani alias angkat tangan, tidak terjadi berulang-ulang dan dalam kondisi darurat. “Itu artinya penggunaan dana tak terduga tidak dapat digunakan secara serampangan. Semua sudah ada aturannya,” tegas politikus dari PKB ini, Rabu (8/1/2020).
Ditambahkannya, dalam APBD 2020 ini Pemprov Jatim, sudah mengalokasikan anggaran tak terduga sebesar Rp 100 miliar. Itu belum termasuk di masing-masing wilayah di Jatim yaitu kab/kota mengalokasikan sendiri-sendiri. Namun terlepas dari semuanya, perempuan yang juga Wakil Ketua DPW PKB Jatim ini berharap bencana yang terjadi di Jabodetabek tidak melanda Jatim.
Untuk diketahui sejumlah kabupaten/ kota di Jatim terkena dampak terjangan angin kencang puting beliung, Minggu (5/1/2020) dan Senin (6/1/2020). Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur Suban Wahyudiono mencatat berdasarkan data yang masuk di BPBD Jatim hingga Minggu (5/1/2020) malam ada 12 kabupaten dan kota yang terkena angin kencang dan hujan deras. Sejumlah daerah tersebut yakni Sidoarjo, Surabaya, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Magetan Selanjutnya ada, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Pamekasan. Dari 12 daerah di Jawa Timur yang terdampak angin kencang, wilayah Sidoarjo dan Surabaya menjadi yang terparah. Di Sidoarjo misalnya, sejumlah pohon tumbang terjadi di beberapa titik di antaranya, Rel Delta Sari Waru Gedangan, Jalan Trosobo, Kecamatan Taman, Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, dan Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian.
Sementara di Kota Surabaya, dampak angin kencang terjadi di antaranya di Jalan Kebonsari dan Jalan Ahmad Yani. Tak hanya itu, sejumlah tiang listrik juga dinyatakan roboh. Alhasil sejumlah titik di Sidoarjo dan Surabaya mengalami pemadaman listrik.
Sementara itu Ketua Fraksi Demokrat Jatim Sri Subianti menegaskan jika dalam penanganan bencana sepenuhnya menjadi tanggungjawab kab/kota masing-masing. Karena setiap wilayah sudah mengalokasikan angaran sendiri-sendiri. Namun tak menutup kemungkinan ada bantuan dari provinsi dan pusat bila dipandang anggaran yang dimiliki daerah tak cukup untuk menangani bencana alam yang ada di wilayah tersebut. “Artinya penggunaan dana tak terduga dapat digunakan, namun harus memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Permendagri No 21 Tahun 2011,” papar Antie panggilan akrab Sri Subianti ini.
Tidak sampai di situ saja, dalam penanganan bencana per wilayah juga menyiapkan perahu karet yang digunakan untuk proses evakuasi. Demikian juga dengan Pemprov Jatim juga bisa melakukan pengadaan perahu karet.
Bahkan,lanjut wanita berjilbab yang duduk di Komisi E DPRD Jatim ini jika untuk menanggulangi bencana alam akibat cuaca ekstrem ini, Menteri Pembangunan Rakyat Tertinggal Abdul Halim Iskandar menyerukan agar daerah bisa menggunakan dana desa. Seruan ini sudah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan.
“Saya melihat bencana alam tahun ini sangat ekstrem. Tak heran pemerintah pusat minta wilayah yang terdampak bencana menggunakan anggaran tak terduga sampai dana desa. Ini karena kita tak ingin jatuh korban akibat bencana alam ini,” tegasnya. ani