PALU (GLOBAL-NEWS.CO.ID) – BPH Migas meminta masyarakat Palu Sulawesi Tengah tidak mengisi bahan bakar minyak dengan menggunakan jeriken. Selain berbahaya, penggunaan jeriken juga bisa dipakai untuk menimbun bahan bakar.
“Pembelian dan pengisian BBM melalui jeriken memiliki risiko tinggi, oleh karena itu terhitung mulai Senin, 8 Oktober 2018 BPH Migas meminta masyarakat tidak membeli BBM menggunakan jeriken,” kata Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa, saat meninjau lokasi pendistribusian BBM di wilayah yang terkena gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, BBM yang ada di SPBU diperuntukkan untuk masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat serta kendaraan berpelat kuning. Selain itu, larangan penggunaan jeriken diberlakukan karena BBM adalah bahan bakar yang mudah terbakar. Apabila masyarakat membeli dengan menggunakan jeriken dan atau media lain seperti drum di SPBU sangat rawan memicu kebakaran.
“BBM yang ada di SPBU diperuntukkan kepada konsumen akhir dan tidak dapat diperjualbelikan kembali,” ungkap Fanshurullah, Senin (8/10/2018).
BPH Migas juga menyatakan bahwa larangan penggunaan jeriken untuk pembelian BBM telah diatur sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penjualan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018.
Selanjutnya mengacu pada Nota Kesepahaman BPH Migas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 02/MoU/KABPH/2018 dan Nomor: B/58/IX/2018 tanggal 17 September 2018 terkait Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam rangka Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM, BPH Migas meminta bantuan pihak Kepolisian di daerah Kota Palu
dan Donggala agar melakukan tindakan preemptive, preventif, dan tindakan hukum apabila sangat diperlukan.
Pada Sabtu (6/10), Menteri ESDM, Ignasius Jonan dan Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa meninjau lokasi dalam rangka memantau dan memastikan ketersediaan dan pendistribusian BBM di Palu dan Donggala pasca bencana gempa gumi dan tsunami yang menerjang daerah ini pada 28 September lalu.
Koordinasi pendistribusian BBM dengan PT. Pertamina (Persero) maupun PT AKR Corp. Tbk dan badan usaha lainnya dilakukan untuk mempercepat proses revitalisasi infrastruktur penyediaan dan pendistribusian BBM bagi masyarakat Palu, Donggala dan sekitarnya yang terkena dampak bencana.
Sejumlah infrastruktur energi, termasuk TBBM Donggala mengalami kerusakan pascagempa bumi dan tsunami sehingga pendistribusian BBM sempat terhambat dan dikerjakan manual.
Akibatnya terjadi banyak antrean masyarakat di beberapa SPBU untuk mengisi BBM dengan menggunakan jeriken untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun mulai 8 Oktober, pembelian BBM di SPBU dengan menggunakan jeriken tak lagi diperbolehkan.
Kondisi hingga saat ini di Kota Palu, Donggala dan sekitarnya dilaporkan sudah cukup kondusif, dengan sudah beroperasinya 15 dari 17 SPBU di Kota Palu, 3 dari 4 SPBU di Kabupaten Donggala, dan 1 dari 2 SBPU di Sigi untuk melayani masyarakat sekitar.
PT Pertamina pun menyiapkan 41 dispenser portabel dan 10 mobil dispenser yang siap untuk melayani masyarakat. Pemerintah melalui Tim BPH Migas dan Kementerian ESDM mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dalam membeli BBM karena stok dipastikan aman.
“BPH Migas akan terus mengoptimalisasikan perbaikan dalam mengembalikan dan menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM bagi masyarakat,” kata Fanshurullah. (Erfandi Putra/BS)