PAMEKASAN (GLOBAL-NEWS.CO.ID) –Komisi III dan Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik Jawa Timur Selasa (28/8/2018) melakukan studi banding ke Pamekasan. Mereka yang membidangi pembangunan pendidikan dan kesehatan ingin mendapatkan masukan tentang pembuatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) di Kabupaten Pamekasan.
Rombongan DPRD Gresik yang dipimpin oleh Ibu Nursaidah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik asal Partai Gerindra itu diterima di Ruang Sidang Utama DPRD Pamekasan oleh sejumlah Pimpinan OPD terkait di Pemkab Pamekasan antara lain Drs Taufiqurrahman Kepala Badan Keuangan Daerah, Ir Totok Hartono Kepala Dinas PU-PR dan Drs Ismail Bey Kadinkes. Dialog dipandu oleh Ketua Komisi III DPRD Pamekasan M Sahur Abadi.
Nursaidah mengatakan APBD Kabupaten Gresik pada tahun 2018 ini sebanyak Rp 2,9 triliun dengan PAD sekitar Rp 900 miliar. Namun dalam implementasinya dana itu kurang maksimal untuk membiayai pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya juga untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Dikatakan hingga saat ini di kabupaten Gresik masih belum menyusun KUA-PPAS tahun 2019.
“Kami ingin mendapat masukan sebagai perbandingan terkait dengan pola pikiran yang dijalankan di Pamekasan ini. Misalnya terkait penanganan Puskesmas. Di Gersik akan melakukan penuntasan akreditasi Puskesmas. Termasuk dalam bidang infrastruktur lainnya. Kami butuh perbandingan untuk temukan yang terbaik untuk daerah kami,” katanya.
Terkait dengan hal itu Kadis PU-PR Totok Hartono mengungkapkan pembangunan infrastruktur tetap menggunakan dana DAK dan lainnya sekalipun terbatas. Infrastruktur yang mendapat perhatian adalah pembangunan jalan sepanjang 512 km, bahkan kini pihaknya merencanakan menambah 300 km lagi sehingga menjadi 812 km.
“Dan ternyata dana dari DAK tahun ini mengalami penurunan. Apalagi tuntutan masyarakat tahun ini membutuhkan sekitar 600 km jalan. Sehingga pada tagun 2018 ini Pemkab harus berupaya untuk mendapatkan masukan dana misalnya meminta bantuan pusat dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Kepala BKD Taufiqurrahman menjelaskan soal sistem penganggaran daerah diperkirakan sama antardaerah, karena aturannya sudah baku.
Pamekasan, kata Taufiq, berupaya konsisten pada aturan. Kebijakan pembangunan yang dijalankan tetap sesuai aturan. Dana yang paling banyak diterima berasal dari DAK, Cukai Rokok dan DBHCT. Sementara PAD Pamekasan hanya Rp 163 miliar.
Untuk belanja pendidikan telah penuhi diatas 20 persen, juga di Dinas Kesehatan lebih dai 10 persen dan hampir 20 persen. Untuk bidang kesehatan juga banyak dana cuma yang masuk dari DBHCT. Sementara untuk RSUD Dr Slamet Martodirjo Pamekasan kini cukup untuk memenuhi kebutuhannya yang diperoleh dari DAK maupun dari perolehan RSU sebagai BULD.
Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan Ismail Bey menjelaskan ada tiga program prioritas di bidang kesehatan antara lain program cegah dan promosi bidang kesehatan, aksesibilitas kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Untuk 20 Puskesmas yang ada Pamekasan pada bulan September ini sudah siap terakreditasi semua ditahun 2019 mendatang.
Skala prioritas pembangunan bidang kesehatan dan bidang lainnya disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. Khusus di Dinas Kesehatan ada sekitar Rp 150 miliar anggaran disediakan. Selain itu juga ada bantuan dari Pajak Rokok Daerah yang cukup besar yang mencapai sekitar Rp 42 miliar. (mas)