Suasana rapat koordinasi antara pemkab dan DPRD Pamekasan.
PAMEKASAN (global-news.co.id)-Pemkab Pamekasan, Senin (21/5/2018) malam melakukan konsultasi atau rapat koordinasi (rakor) bersama DPRD setempat, mencari penyelesaian berbagai persoalan mendesak yang terjadi di Pamekasan. Rakor digelar di ruang sidang utama DPRD Pamekasan.
Dari eksekutif hadir Plh Bupati Pamekasan Drs Mohammad Alwi Msi dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari DPRD dihadiri tiga pimpinan DPRD, pimpinan komisi dan pimpinan fraksi. Dalam rakor ini juga hadir anggota Forkopimda, seperti Kapolres TeguhWibowo dan Dandim Nuryanto.
Rakor dipandu Ketua DPRD Pamekasan Achmad Halili Yasin. Berbagai persoalan yang ditemukan oleh komisi DPRD Pamekasan disampaikan di forum koordinasi itu. Pihak eksekutif diberi kesempatan memaparkan tugasnya, lalu didialogkan dan dicarikan solusinya.
Dalam rakor kali ini, masalah utama yang dibahas soal kesemrawutan kota akibat tidak tertibnya PKL, pasar tumpah dan MPU yang masuk kota yang mengakibatkan sebagian sudut strategis kota Pamekasan menjadi macet dan arus lalu lintas sangat terganggu.
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail SHI mengungkapkan kondisi kota Pamekasan, beberapa bulan terakhir makin semrawut perlu penanganan serius. Terutama banyaknya PKL yang menempati lahan tidak sesuai aturan. Termasuk pasar liar yang ada di kawasan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) di Jalan Kabupaten.
“Yang ironis ada PKL yang sampai berani membuat petak tempat jualan semi permanen dengan dicor di badan jalan. Ini terjadi di Jalan Cokroatmojo Partaker. Jika ini dibiarkan maka kota kita akan makin semrawut ke depan. Perlu cepat solusinya,” pintanya.
Pimpinan OPD terkait, seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup memaparkan secara bergantian menyikapi kasus itu. Mereka mengakuinya. Hal itu terjadi disebabkan karena sikap bandel para PKL, lalu juga akibat tidak tegasnya aparat.
Plh Bupati Pamekasan Mohammad Alwi mengaku kini pihaknya telah membuat tim atau semacam satgas lintas sektoral mengatasi masalah tersebut. Beberapa langkah telah dilakukan, namun belum maksimal. Di antaranya menyediakan lokasi bagi PKL di lahan parkir Pasar 17 Agustus Jalan Pintu Gerbang.
“Lahannya cukup luas, bisa dipakai sejak jam 11 hingga sore hari, karena mereka PKL itu berjualan sejak jam 11 siang hingga sore hari. PKL ini sebenarnya para pedagang ikan dan lauk yang menjajakan ke kampung, namun karena tidak habis lalu mereka numpuk di Jalan Kabupaten sekitar CLM itu hingga sore hari,” urainya.
Pimpinan DPRD dan eksekutif sepakat untuk segera dicarikan solusinya. Namun tetap menggunakan pendekatan yang etis dan manusiawi. PKL tetap dicarikan jalan untuk berjualan namun tidak menabrak aturan dan mengganggu lingkungan dan kesehatan kota. Pimpinan DPRD berjanji akan evaluasi secara rutin apakah eksekutif serius menindaklanjuti atau tidak. (mas/*)