Tantri, putri Walikota Risma, saat diwisuda, di
SURABAYA (global-news.co.id)-Tantri Gunarni, mahasiswi tingkat akhir Departemen Sistem Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) merasa resah terhadap layanan publik di pemerintah kota Surabaya. Pokok persoalannya adalah berawal dari masih kurangnya integrasi layanan publik di pemerintahan kota Surabaya
Mengurangi keresahannya, Tantri pun akhirnya membuat aplikasi mengenai prioritasi layanan publik online. Aplikasi ini lebih fokus berdasarkan manajemen portfolio dan informatika sebagai bahan skripsinya. Berkat aplikasinya tersebut ia pun menjadi salah satu wisudawan ITS, Minggu (11/3/2018).
Sosok Tantri cukup menyedot perhatian dalam prosesi wisuda ITS yang digelar secara bergelombang, dua hari berturut-turut, Sabtu (10/3/2018) dan Minggu (11/3/2018). Itur karena Tantri adalah putri Walikota Surabaya, Ir Tri Rismharini.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya seperti yang diketahui dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kota. Dalam RPJMD Kota Surabaya setiap tahun kota Surabaya harus memiliki inovasi layanan publik yang terdigitalisasi.
“Hingga saat ini Pemkot Surabaya memiliki target untuk memiliki 27 buah layanan publik yang terdigitalisasi (layanan publik online,red)” ungkap Tantri.
Kondisi eksistingnya, Pemkot Surabaya memiliki 72 buah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang masing-masing memiliki layanan publik. Namun saat ini hanya 20 OPD yang memiliki layanan publik yang terdigitalisasi, sisanya masih menggunakan layanan publik non-online.
Oleh karena itu, aplikasi buatan Tantri , berguna untuk memprioritasikan layanan publik yang akan didigitalisasi. “Pengambilan keputusan dan prioritasi terhadap layanan publik yang akan didigitalisasi juga melibatkan tiga stakeholder pemerintahan, yakni Badan Perencanaan Kota (Bapekko), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), dan kepala daerah masing-masing kecamatan,” jelas Tantri.
Tantri menjelaskan pelibatan tiga stakeholder tersebut berguna untuk mengintegrasikan pelayanan publik. Bappeko dipilih karena merupakan dinas yang terkait langsung dengan perencanaan kota, Diskominfo karena sebagai pelaksana teknis layanan publik online. “Sedangkan kepala daerah dipilih karena stakeholder yang bersentuhan langsung dengan keperluan masyarakat,” terang Tantri.
Sementara itu, Tony Dwi Susanto, dosen pembimbing Tantri, mengatakan digitalisasi ini berguna untuk mempermudah masyarakat Kota Surabaya dalam hal perizinan membuat Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kesehatan serta penerbitan buku nikah dan banyak lainnya.
Tantri menambahkan setelah menyurvei perizinan apa yang akan didigitalisasi, hal ini akan menjadi suatu input data yang diolah menggunakan manajemen portfolio dan rumus perhitungan matematis akan menjadi suatu urutan mengenai layanan publik yang patut untuk dilakukan digitalisasi. Terutama dari hasil perolehan skor yang tertinggi.
Digitalisasi ini juga berguna sebagai bentuk transparansi kinerja Pemkot Surabaya. “Transparansi ini untuk mempermudah kerjasama dan menjalin kepercayaan antara masyarakat dan Pemkot Surabaya,” ungkap Tony Dwi Susanto. (faz)