JAKARTA (global-news.co.id)–Ekspor Indonesia hingga sekarang kalah dengan sejumlah negara jiran, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Hal itu membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh menteri Kabinet Kerja untuk melakukan penyederhanaan semua aturan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor. Aturan yang menghambat ekspor dan investasi harus dipangkas.
“Dua ratas (rapat terbatas) tadi berkaitan dengan investasi dan ekspor. Presiden telah memerintahkan kepada seluruh menteri agar menyederhanakan semua aturan berkaitan dengan investasi dan ekspor,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas mengenai peningkatan investasi dan peningkatan ekspor di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu 31 Januari 2018.
Dia menyebutkan, penyederhanaan yang diperintahkan Presiden Jokowi karena masih adanya kendala-kendala yang membuat Indonesia tidak fleksibel dalam hal investasi maupun ekspor. Tidak hanya itu, kata Pramono, Jokowi juga memerintahkan kepada Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyelesaikan Free Trade Agreement (FTA) dan Preferential Trade Agreement (PTA), terutama dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia.
“Kita menyadari banyak keluhan berkaitan dengan izin tenaga kerja asing. Yang sekarang ini masih berbelit-belit, dan Presiden sudah menginstruksikan kepada seluruh kementerian terkait, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Ketenagakerjaan, teknis ada di (Kementerian) Perdagangan, (Kementerian) Perindustrian, (Kementerian) Pertanian, KKP dan sebagainya, (Kementerian) ESDM untuk disederhanakan. Diberikan waktu dua minggu, kalau tidak diselesaikan, maka akan dibuatkan Peraturan Presiden untuk mengatur itu,” katanya.
Dikatakan, sudah tidak zamannya lagi kita mempersulit investasi. Begitu pula sudah tidak zamannya lagi kita mempersulit orang yang akan bekerja di negeri ini, tetapi memang tentunya, tenaga kerja asing yang diberikan ini adalah tenaga kerja asing yang mempunyai kapasitas pengetahuan dan juga yang dibutuhkan.
“Bukan tenaga asing yang di lapangan. Terutama untuk level manajemen, level direksi, dan sebagainya. Itulah yang diputuskan dalam rapat terbatas kita tadi. Walaupun fase of bisnis kita membaik, pada level interest kita juga baik, tapi Presiden masih merasa ini masih bisa diperbaiki bisa ditingkatkan,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dalam dua minggu dia akan memenuhi permintaan orang nomor satu di Indonesia itu. “Kita sudah mulai tahu persisnya apa soalnya, jadi ini ternyata proses di Kemenaker,” kata Darmin.
Dia menyebutkan, tenaga kerja yang banyak dibutuhkan adalah seperti halnya di sektor digital ekonomi alias e-commerce yang masih kurang ahli coding dan programmer. “Kita ada programnya untuk pendidikan, bahkan termasuk guru instruktur untuk vokasi di bidang itu juga termasuk yang kita beri kemudahan untuk masuk karena kalau kita hanya mengandalkan guru kita saja itu tidak cukup. Harus gurunya kita permudah masuk sehingga yang mengajar guru-guru kita itu sudah ada yang ahlinya,” katanya.
Jika tidak selesai dalam waktu dua minggu, kata Darmin, maka presiden akan menerbitkan aturan terkait hal itu dalam bentuk Perpres. Artinya, di-over rule kewenangan Menteri Tenaga Kerja tersebut. “Pasti Menteri Tenaga Kerjanya berjuang keras dong,” katanya.
Sebelumnya Darmin Nasution, mengatakan saat ini Indonesia masih kekurangan tenaga kerja yang ahli di sektor khusus seperti IT. Walau tak merinci, namun Darmin bilang bahwa jumlah tenaga kerja di sektor itu saat ini masih sangat rendah. “Talent itu memerlukan pengetahuan yang baik mengenai statistik, logika, analisis data dan lainnya, coding. Kita punya orang-orangnya tapi jauh dari kata cukup,” kata Darmin di Jakarta, Rabu (31/1/2018).
Pemerintah mencoba untuk bisa menjaring tenaga kerja asing yang memang menguasai sektor yang spesifik, salah satunya di bidang teknologi. Untuk bisa menjaring tenaga kerja asing itu, pemerintah akan memudahkan mereka bisa masuk ke Indonesia.
“Intinya adalah kita akan mempermudah dalam bidang-bidang keahlian tertentu terutama e-commerce, kemudian instruktur, bagi masuknya tenaga asing secara spesifik. Kami akan permudah, soal izin tinggal, visa,” kata dia.
Menurut Darmin, selama ini banyak tenaga kerja asing yang mengeluhkan sulitnya mendapat izin tinggal. Dengan diberikannya kemudahan itu, maka tenaga kerja asing bisa tertarik hingga bisa mendorong ekonomi digital. “Itu hanya persoalan perpanjangan visa saja. Karena keluhan yang banyak kan itu. Kalau memperpanjang malah bisa-bisa harus pergi ke luar negeri lagi dulu dan sebagainya,” kata Darmin.
Lebih lanjut Darmin menilai, bahwa kebutuhan ini sudah mendesak. Sementara bila mengandalkan tenaga kerja dalam negeri harus memerlukan cukup waktu untuk bisa mendidiknya hingga menjadi profesional. Semua itu dilakukan guna mendorong sektor ekonomi digital menjadi lebih maju. Sebab kata Darmin, Indonesia masih kalah tertinggal dibanding negara-negara lainnya.
Ancam Tutup ITPC
Sementara itu, kinerja ekspor Indonesia masih belum maksimal sehingga nilai ekspor Indonesia pun kalah dengan negara-negara jiran (tetangga) seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Padahal, Indonesia sudah gencar melakukan promosi produk ke luar negeri dengan anggaran yang cukup besar.
Karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera mengevaluasi kinerja Indonesia Trade Promotion Center (ITPC). Bahkan jika hasilnya buruk, orang nomor satu di Indonesia ini meminta agar ITPC segera ditutup.
“Bertahun-tahun kita miliki ITPC apa yang dilakukan, apa mau kita terus-terusan begini. Kalau saya tidak, saya lihat tidak ada manfaat, ya saya tutup. Negara keluar biaya untuk itu, jangan lupa. Negara keluar duit yang tidak kecil. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan. Kalah dengan negara-negara tadi saya sebut. Enggak mau saya kerja seperti ini,” kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2018 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 31 Januari 2018.
Jokowi mengatakan, nilai ekspor Thailand pada tahun lalu sebesar US$ 231 miliar, Malaysia US$ 184 miliar, dan Vietnam sebesar US$ 160 miliar. Sedangkan Indonesia hanya sebesar US$ 145 miliar. Padahal promosi dagang sudah dilakukan.
“Kita bekerja tapi kalau dibandingkan hasilnya, kita harus ngomong apa adanya ITPC ini. Atase Perdagangan kita untuk apa, mestinya di situ ada market intelegent, di situ bisa melihat peluang-peluang di negara yang Bapak Ibu dan saudara-saudara bertugas itu apa. Dirjen juga harus bisa melihat seperti apa peluangnya, kendala-kendala di dalam negeri ini apa yang perlu dibenahi,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, apa yang sudah dilakukan sektor perdagangan hanya monoton. Hanya mengurusi pasar-pasar tradisional atau negara yang selama ini menjadi mitra dagang tanpa melihat dan memaksimalkan potensi dari negara-negara lain.
“Oleh sebab itu, setelah pembukaan pada pagi hari ini Pak Menteri tolong secara detail dievaluasi, dikoreksi, apa yang salah, apa yang harus dilakukan. Jangan kita raker, raker, raker, kita harus memunculkan suatu yang baru. Supaya kita bersaing dengan negara-negara lain,” katanya.
Guna mengangkat produk asli Indonesia di kancah internasional, Presiden meminta kementerian/lembaga untuk berjalan bersama-sama dalam satu wadah yang sama. Misalnya dalam sebuah pameran mengenalkan produk Indonesia harus dikoordinasikan menjadi satu, begitu pun anggarannya. Sehingga, Indonesia bisa bergerak lincah menghadapi persaingan produk.
“Saya titip Pak Menteri semua pameran yang berkaitan dengan anggaran untuk marketing untuk pameran tolong dijadikan satu lagi semua Kementerian, Pak Menko (Darmin) ini,” kata Jokowi.
Wadah yang dimaksud Jokowi seperti yang sudah dibentuk oleh Pemerintahan Malaysia yakni Matrade. Di Indonesia harus ada seperti itu, misalnya Inatrade yang mampu membawahi sektor perdagangan, pariwisata dan investasi menjadi satu.
“Jangan semua kementerian pameran ada anggaran. Ada sampai 18 Kementerian tuh ada semua anggaran, tuh kecil-kecil muncul? Apa sih gunanya membangun sebuah image untuk membangun persepsi bahwa barang kita ini kualitasnya baik, kompetitif, sehingga kalau pameran itu buatlah yang segede-gedenya sehingga image yang baik itu muncul persepsi yang banyak, kalau anggaran kecil-kecil di setiap kementerian jadinya apa?” kata Jokowi.
Dia mencontohkan, seperti halnya salah satu kementerian mengikuti sebuah pameran di salah satu negara, di mana lokasi stand atau gerai Indonesia jauh dari gerbang acara tersebut. Karena lokasi pameran kurang strategis upaya memasarkan produk dalam negeri pun menjadi kurang maksimal.
“Jadi kita dapat stand di dekat kamar kecil, di belakang, enggak ada gunanya. Enggak usah ikut kalau saya. Kalau mau ikut pameran di depan gerbang, itu image kita langsung naik. Kalau enggak, malu. Coba lihat terakhir pameran di Dubai. Saya dapat suara-suara malu kita, itu enggak usah-lah ikut pameran yang kaya gitu. Yang penting prosedurnya dilewati dan ikut, enggak mau ikut ya uwes (sudah). Buat yang gede dekat pintu gerbang, pesan dua tiga lima tahun sebelumnya. Inilah kekeliruan yang puluhan tahun terulang dan saya enggak mau diteruskan seperti itu,” jelas dia.
Jokowi meminta Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan benar-benar bisa memperhatikan masalah ini. Upaya yang harus dilakukan dengan menjalin komunikasi dengan kementerian dan lembaga lain sebelum mengikuti sebuah pameran.
“Pilih tempat yang bagus, negaranya yang memberikan manfaat yang akan meningkatkan ekspor, pilih stan dengan lokasi yang sangat strategis. Itu baru namanya pameran,” ungkap dia.
Selanjutnya, Jokowi juga meminta agar kerja sama perdagangan dengan negara-negara strategis untuk segera diselesaikan. “Terkait FTA, saya minta kerja keras dengan Kemenlu, terutama dengan negara kunci yang bisa menaikkan ekspor kita. Negara lain sudah punya FTA, sudah punya trade agreeement kita malah belum. FTA belum, ditinggal, jangan kalah lincah dengan negara lain, ditinggal semua di tempat ini. Semuanya harus ngebut,” katanya. * dtf/wis