BANYUWANGI (global-news.co.id)-Kontrak kerjasama Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) mengelola Blok Migas Tuban bakal habis Februari 2018. Selama hampir 20 tahun ini, JOB PPEJ mampu menjaga penurunan gas secara alamiah yang saat ini masih bisa memproduksi Migas 10.000 barel per hari.
Produksi Migas ini dihasilkan dari 35 sumur aktif yang tersebar di Lapangan Sukowati, dan Lapangan Mudi. Rincianya, 26 sumur aktif di Sukowati, Desa Ngampel, Kecamatan Kapas dan Desa Campurrejo, Kecamatan Kota, Bojonegoro. Sedangkan sisanya 9 sumur berada di Lapangan Mudi di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.
“Dari 35 sumur yang aktif ini, kita bisa memproduksi 9.500 sampai 10.000 barel per hari,” kata Acting Field Manager JOB P-PEJ, Fauzi Mayanullah saat ditemui Global News di sela-sela acara Media Gathering JOB P-PEJ bersama pimpinan Media se-Jatim, di Hotel el Royale, Banyuwangi selama dua hari mulai dari Rabu (6/9/2017) dan Kamis (7/9/2017) kemarin.
Fauzi menambahkan, saat ini pihaknya terus melakukan inovasi jelang habisnya masa kontrak kerjasama ini, terutama yang berada di lapangan Sukowati. Menurutnya, kandungan Migas di kawasan tersebut masih sangat tinggi. Kondisi ini berbeda dengan kandungan Migas di Lapangan Mudi.
“Dari Lapangan Mudi hanya 1.150 BPH produksinya. Banyak sumur mati dan tersebar di Pad A, B dan C,” tegas Fauzi.
Upaya ini dilakukan agar pihak pengelola yang baru nanti, pasca Kontroktor Kontrak Kerjasama (KKKS) JOB P-PEJ habis pada Februari mendatang tidak kesulitan dalam memproduksi Migas. Karenanya, Fauzi berharap, pengelola Blok Migas Tuban mampu menghasilkan Migas lebih banyak lagi.
Lalu siapa yang akan melanjutkan pengelolaan Blok Migas Tuban tersebut, Fauzi mengaku tidak mengetahuinya. Namun, kabar yang beredar SKK Migas akan menyerahkan Blok Migas Tuban kepada Pertamina. “Kelihatannya ya Pertamina PHE,” kata Fauzi.
Hal ini juga dibenarkan Humas SKK Migas Jawa Bali, Nusa Tenggara (Jabanusa), Priandono Hermanto. Meski belum ada kepastian siapa yang mengelola Blok Migas Tuban menggantikan JOB P-PEJ, Priandono memprediksi, Pertamina PHE yang akan mengelola Blok Migas Tuban.
“Ya dengar-dengar sih pertamina. Tapi itu belum final lho,” terangnya singkat usai membuka acara Media Gathering JOB P-PEJ bersama pimpinan Media se-Jatim, di Hotel el Royale, Banyuwangi, Rabu (6/9/2017) kemarin.
Priandono pun mengapresiasi kinerja JOB P-PEJ yang telah berupaya meningkatkan produksi Migas di Blok Tuban selama 20 tahun terakhir ini. “Kami mewakili SKK Migas berterima kasih atas usaha maksimal JOB PPEJ selama ini,” terangnya.
“Sampai saat ini Minyak terbesar di Jawa Timur berasal dari Jawa Timur dan hingga hari ini kami bisa mneghasilkan Minyak sebanyak 250 ribu perharinya,” tambah Priandono.
Arif Gunawan Sekjen Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) menekankan, pemerintah perlu serius menggalakkan eksplorasi dalam industri hulu migas. “Kalau pemerintah saja tidak melirik eksplorasi, gimana cadangan migas kita meningkat? Apalagi meningkatkan produksi. Saat ini, kan, antara mau atau enggak untuk eksplorasi,” katanya.
Arif berharap Pemerintah setidaknya menjalankan apa yang sudah termuat di Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yakni meningkatkan eksplorasi hulu migas hingga 300 persen. Selama ini, cadangan minyak nasional di Indonesia hanya 50 persen. Padahal, menurut prediksi HAGI, pada 2050 mendatang produksi minyak nasional akan terus menurun.
HAGI memperkirakan, tanpa eksplorasi, produksi minyak nasional 33 tahun mendatang tidak lebih dari 100 ribu barrel per hari. Sedangkan kebutuhan minyak nasional mencapai 4,6 juta barrel per hari. Tapi tidak cukup hanya eksplorasi, perlu upaya mengangkat sisa-sisa minyak di ladang-ladang minyak yang dianggap sudah tidak produktif atau biasa disebut Enhanced Oil Recovery (EOR) dengan berbagai metodenya.
“Dua itu dilakukan, sudah. Minyak kita banyak kok yang belum terangkat,” ujarnya.
Namun, kata dia, upaya itu juga harus diimbangi dengan kemudahan bagi investor. Yakni dengan cara menyederhanakan pajak bagi kontraktor hulu migas. “Perizinan kita itu masih menghambat investasi migas. Izin dari Kementerian ESDM saja ada 74 jenis. Ini sudah ada penyederhanaan. Tapi belum yang lain, totalnya ada 373 jenis izin yang perlu dipenuhi,” katanya. * nas