SURABAYA (global-news.co.id)-Perang terhadap paham radikalisme kembali disuarakan oleh perguruan tinggi di Jawa Timur. Hal ini ditandai dengan dideklarasikannya Anti-Radikalisme oleh pimpinan Perguruan Tinggi se-Jatim di kampus UPN Veteran Surabaya, kemarin dihadiri langsung oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Prof Mohammad Nasir.
Ada lima poin penting dalam deklarasi ini. Di antaranya, menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, mencegah dan melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, kemudian mencegah berbagai bentuk kegiatan radikalisme dan terorisme serta menjaga kerukunan umat beragama.
Deklarasi ini juga sepakat untuk mencegah dan melarang penyalahgunaan dan peredaran narkoba, precursor dan zat adiktif lainnya, serta menanamkan nilai-nilai bela negara.
Sestama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) R. Gautama Wiranegara mengatakan, tantangan radikalisme global saat ini mengancam Indonesia. Generasi muda rentan akan pengaruh radikalisme.
Hal itu terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaku radikalisme paling banyak berasal dari kalangan anak muda. “Saat ini BNPT sudah berkoordinasi dengan 32 kementerian untuk penanganan radikalisme dan terorisme, sehingga akan terlihat peran masing-masing, siapa berbuat apa,” ujar Gautama, di Surabaya, kemarin.
Ia menambahkan, penanganan radikalisme dan terorisme merupakan tanggung jawab bersama. Gautama juga mengingatkan besarnya pengaruh penyebaran radikalisme dan terorisme melalui internet dan media sosial.
Menurutnya, pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara, yang sedang dilakukan pemerintah merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi penyebaran radikalisme melalui internet dan media sosial. “Dari pengaruh media sosial, banyak orang Indonesia, umumnya anak muda, yang berangkat ke Suriah,” ujar Gautama.
Menristekdikti Mohammad Nasir juga mengajak para pimpinan perguruan tinggi untuk mengawal pencegahan radikalisme dan terorisme serta penyalahgunaan narkoba di perguruan tinggi masing-masing. “Mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi,” ujar Nasir.
Menurut Nasir, perguruan tinggi tidak cukup hanya meluluskan sarjana atau diploma, tapi harus mencetak lulusan yang memiliki kompetensi tinggi yang senantiasa menjaga semangat kebangsaan dan kebhinekaan.
“Para civitas akademika perguruan tinggi harus mampu memupuk rasa cinta tanah air, serta mencegah bibit radikalisme dan terorisme di kampus,” pesannya.
Sementara itu, Rektor UPN Jatim, Teguh Soedarto mengungkapkan, kurikulum anti-radikalisme akan dikaji untuk diterapkan dalam beberapa mata kuliah wajib. Seperti mata kuliah Bela Negara, Pancasila, UUD 1945, kewarganegaraan dan agama. Diharapkan kajian anti radikalisme dalam mata kuliah akan membentuk karakter nasionalisme dan bela negara.
“Jadi sekarang ini kami akan melakukan rapat teknis. Penyesuaian bagian mana yang bisa dimasuki materi radikalisme dan terorisme. Jadi mahasiswa memahami progres yang berkembang saat ini,” lanjutnya. * nas