SURABAYA (global-news.co.id)-Pimpinan DPRD Jawa Timur langsung bergerak cepat melakukan pembahasan, terkait dugaan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Komisi B DPRD Jatim, Moch. Basuki, Senin (5/6/2017). Sikap ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi.
“Kami pimpinan DPRD akan rapat sikapi hal itu, dan ini bagi kami kecolongan yang luar biasa, sedih kenapa bisa terjadi,” kata Kusnadi, Selasa (6/6/2017).
Ia mengaku sudah mencoba mencari penjelasan terkait dengan kejadian tersebut. Dia masih ingin mengklarifikasi sebelum pimpinan partai memutuskan masalah tersebut.
Kusnadi juga menambahkan, dari pimpinan DPRD juga akan mengembalikan perkara ini ke fraksi masing-masing, termasuk pihak yang akan melakukan pendampingan hukum. “Kami berharap dari partai segera melakukan suatu sikap apakah itu lalu mengganti secepatnya atau bagaimana terserah partai. Akan tetapi, jika sudah terjadi dan yang bersangkutan menjadi tersangka, kami akan minta Badan Kehormatan DPRD Jatim membuat keputusan jika dari partai belum ada,” katanya.
Untuk sanksi, ia mengaku hal tersebut tergantung dari dewan kehormatan. “Soal sanksi itu bergantung BK,” katnaya.
Seperti diberitakan sebelumnya, selain menyegel dan menggeledah ruang kerja Basuki di DPRD Jatim, penyidik KPK juga menggeledah rumah Basuki di Surabaya, Senin malam hingga Selasa dini hari tadi. Selain Basuki, KPK juga sempat memeriksa dan mengamankan dua staf berinsial S, dan RA, serta seorang staf Wakil Ketua DPRD Jatim berinisial YM.
Diduga, mereka diamankan saat bertransaksi uang tunjangan hari raya (THR) dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kepada legislator di DPRD Jatim. Uang itu diduga berkaitan dengan sejumlah proyek yang digarap masing-masing SKPD.
Untuk diketahui, Komisi B bermitra kerja dengan sejumlah SKPD Pemprov Jawa Timur.
Di antaranya, Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan.
Lalu Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Biro Administrasi Perekonomian dan Biro Adminsitrasi Sumber Daya Alam. * nas