Suasana rapat koordinasi antara pihak terkait distribusi pupuk.
TUBAN (global-news.co.id)-Supaya tidak terjadi kelangkaan pupuk seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, kios-kios pupuk yang ketahuan menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), akan langsung dikenai sanksi penutupan.
Hal itu terungkap dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Kodim 0811 Tuban, Dinas Pertanian Tuban dan perwakilan PT. Petrokimia Gresik, distributor dan seluruh kios resmi pupuk bersubsidi di Kabupaten Tuban.
Pertemuan tersebut terkait koordinasi Distribusi Pupuk Bersubsidi dan Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Kios Resmi 2017 bertempat di Aula Kodim 0811 Tuban, Rabu (8/2/2017).
Dandim 0811 Tuban Letkol Inf Sarwo Supriyo dalam keterangannya menyatakan, pihaknya memfasilitasi pertemuan tersebut agar pendistribusian pupuk pada tahun 2017 ini lebih baik lagi, karena menurutnya, pihaknya telah melakukan evaluasi untuk tahun 2016 lalu masih ditemui penyimpangan di lapangan atau berita tentang peredaran pupuk tidak bersubsidi.
Sarwo pun berharap koordinasi awal ini untuk melakukan penertiban administrasi agar kelangkaan pupuk tidak terjadi pada tahun ini. “TNI mengawal peredaran dan pendistribusian pupuk mulai dari gudang pupuk, kios dan sampai petani, serta betul-betul mengawal Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi (RDKK Pupuk Bersubsidi) sehingga bisa mengetahui kebutuhan petani,” terang Dandim.
Ditambahkannya, jangan sampai nanti distributor mengajukan kebutuhan pupuk tetapi tidak ada acuan yang dipertanggung jawabkan. Padahal, acuan pokoknya (RDKK pupuk bersubsidi) adalah luas lahan dan luas tanam. Sehingga nantinya tidak ada penyimpangan.
Dandim berjanji, jika ada penyimpangan akan diproses secara hukum, dan apabila ditemui kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dirinya tak segan-segan untuk merekomendasikan agar kios tersebut ditutup.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tuban Murtadji sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Dikatakannya, kegiatan koordinasi semacam itu minimal harus dilakukan 2 kali dalam setahun, dengan harapan bisa mengevaluasi dan mengetahui permasalahan tentang pupuk.
“Jatah pupuk tahun ini memang menurun, dari alokasi 123.000 ton menjadi 110.000 ton. Namun kami akan selalu mengupayakan agar jatah tersebut tepat sasaran sehingga tidak ada kelangkaan pupuk,” tutur mantan Camat Bancar tersebut.
Dirinya mengatakan, untuk luas tanam di Kabupaten Tuban sekitar 101 Hektare, hingga bulan Maret pihaknya menargetkan sudah sampai 60 hektare. Bahkan, saat pertemuan di Surabaya beberapa waktu lalu dengan Menteri Pertanian Amral Sulaiman menegaskan, melihat potensi tanaman jagung di Tuban yang bagus, Menteri menambah target dari 101 hektare menjadi 128 hektare.
Pihaknya berharap, mudah-mudahan berkat kerjasama semua pihak target tersebut bisa tercapai demi mewujudkan ketahanan pangan nasional sesuai Nawa Cita Presiden Joko Widodo. (hud)