WASHINGTON DC (global-news.co.id)-Hubungan Amerika Serikat (AS) dan Iran yang sempat membaik, kembali memanas di awal Pemerintahan Donald Trump. Persoalannya pemerintahan Trum menjatuhkan sanksi baru kepada Iran, terkait uji coba rudal. Pemerintahan Trump memperingatkan bahwa sanksi baru ini baru langkah awal untuk Iran.
Seperti dilansir Reuters dan CNN, Sabtu (4/2/2017), sanksi baru ini menyasar 25 individu dan perusahaan yang terkait dengan program rudal balistik Iran serta mereka yang mendukung Pasukan Quds pada Garda Revolusioner Islam Iran. Sanksi juga dijeratkan kepada tiga jaringan berbeda yang terkait upaya mendukung program rudal Iran, yang ditentang AS.
Beberapa perusahaan yang dijerat sanksi dari Departemen Keuangan AS ini berbasis di Uni Emirat Arab, Libanon dan China. Salah satunya perusahaan yang mendukung jaringan pengusaha Iran bernama Abdollah Asgharzadeh yang mendukung Shahid Hemmat Industrial Group. Grup perusahaan itu disebut AS sebagai anak perusahaan dari perusahaan Iran yang menjalankan program rudal Iran.
Berdasarkan keterangan Depkeu AS, seorang pejabat AS memperkirakan sanksi untuk Iran ini sudah dirumuskan sejak sebelum Trump menjabat pada 20 Januari lalu. Namun hal ini dianggap wajar, karena pemerintahan baru masih berusaha melakukan penyesuaian.
Penjatuhan sanksi baru ini bukan berarti AS meninggalkan komitmennya yang disepakati dalam kesepakatan nuklir tahun 2015 lalu. Sanksi baru ini disebut tak akan mempengaruhi pencabutan sanksi AS dan internasional pada Iran sebagai bagian kesepakatan nuklir dua tahun lalu.
Namun Trump selama ini tidak pernah menutupi ketidaksenangannya pada kesepakatan nuklir yang tercapai pada era Presiden Barack Obama itu. Otoritas AS menyebut, sanksi ini tidak akan menjadi langkah terakhir AS dalam menghadapi Iran, yang disebut ‘berperilaku provoktif’ dengan menggelar uji coba rudal balistik pada Minggu (29/1/2017) waktu setempat dan juga terkait dukungan Iran bagi pemberontak Houthi di Yaman, yang menyerang kapal perang Arab Saudi, sekutu AS..
Donald Trump, seperti biasa melalui Twitter, menyebut Iran sengaja bermain api. “Iran bermain dengan api — mereka tidak mengapresiasi betapa ‘baiknya’ Presiden Obama kepada mereka. Bukan saya!” kicaunya via akun Twitter pribadinya @realDonaldTrump.
Semakin menegaskan posisi keras AS pada Iran, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Michael Flynn menyatakan, AS tidak akan mengabaikan setiap aksi Iran yang disebut keji. “Pemerintahan Trump tidak akan lagi mentoleransi provokasi Iran yang mengancam kepentingan kita,” tegas Flynn. “Masa-masa mengabaikan aksi agresif dan keji Iran terhadap Amerika Serikat dan komunitas dunia, telah berakhir,” imbuhnya.
Secara terpisah, seorang pejabat senior pemerintahan Trump mengindikasikan akan ada langkah konkret lain jika Iran tidak juga menghentikan program rudal balistiknya dan terus terlibat dalam konflik kawasan Timur Tengah. Sanksi terbaru ini, sebut pejabat itu, hanyalah langkah awal untuk Iran. Pejabat senior itu juga menyebut, pemerintahan Trump masih melakukan pengkajian strategis secara komprehensif tentang bagaimana AS harus bersikap terhadap Iran.
Sikap keras pemerintahan Trup itu ditanggapi balik Teheran dengan sikap balasan. Pemerintah Iran bereaksi keras terhadap sanksi baru yang dijatuhkan pemerintahan Donald Trump. Iran menegaskan akan memberikan aksi balasan untuk sejumlah individu dan perusahaan AS. “Sebagai respons terhadap langkah baru Amerika Serikat dan sebagai aksi balasan, (Iran) akan menerapkan pembatasan hukum untuk sejumlah warga dan perusahaan Amerika yang memiliki peran dalam membentuk dan mendukung kelompok teroris ekstrem di kawasan (Timur Tengah),” tegas Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (4/2/2017).
Iran selama ini menuding AS dan sekutunya di Teluk Arab mendukung militan radikal Sunni dalam konflik Suriah. “Nama individu dan perusahaan ini akan diumumkan kemudian,” imbuh pernyataan itu. “Pengembangan dan kemampuan rudal negara ini, yang dirancang untuk tujuan pertahanan dan merupakan senjata konvensional dan tidak akan pernah digunakan kecuali untuk pertahanan yang sah, menjadi hak rakyat Iran yang didasarkan pada hukum internasional dan piagam PBB,” tegas pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Iran.
Iran sendiri membenarkan militernya melakukan uji coba rudal balistik. Namun membantah uji coba itu telah melanggar kesepakatan nuklir tahun 2015. “Aksi itu sejalan dengan kekuatan pertahanan Iran dan tidak bertentangan dengan JCPOA (kesepakatan nuklir) atau resolusi (Dewan Keamanan PBB) 2231,” terang Menteri Pertahanan Iran, Hossein Dehghan.
Iran juga menegaskan bahwa uji coba rudal itu tidak melanggar resolusi PBB karena hanya untuk tujuan pertahanan dan tidak didesain untuk membawa hulu ledak nuklir. Rudal Iran memiliki jangkauan hingga 2 ribu kilometer dan mampu mencapai wilayah Israel serta pangkalan AS di Timur Tengah.(dtc/faz)