SAMPANG (Global News)-Pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah (RSUD) Sampang yang kerap dikeluhkan masyarakat akhirnya mendapat perhatian Ketua DPRD Sampang, Imam Ubaidilah. Hal ini diperlihatkan dengan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pelayanan kesehatan RSUD Sampang, Senin (13/6/2016) lalu.
Dalam sidak tersebut, Imam mendapati sejumlah kesemrawutan pengelolaan RSUD. Di antaranya, pintu keluar dan masuk, simpang siur. Sehingga ada beberapa kendaraan yang berpapasan di pintu masuk rumah sakit. “Kalau ada ambulance keluar atau masuk sulit, nah kalau mengakut pasien, hitungan menit itu adalah nyawa manusia,” jelas Imam, Rabu (15/6/2016).
Tidak hanya itu, Imam juga mendapati sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang menumpuk di pintu masuk rumah sakit, sehingga membuat pemandangan semakin amburadul. “Di pintu masuk rumah sakit juga penuh pedagang kaki lima, ini jelas tidak bisa dibiarkan, oleh sebab itu dalam waktu dekat kami akan melakukan pemangilan kepada dinas terkait,” janjinya.
Sementara itu, Dirut RSUD Sampang dr Titin Hamidah, saat di mintai keterangan lagi-lagi menolak. “Kan tadi sudah di jelaskan semua sama ketua dewan,” tuturnya sambil meninggalkan awak media.
Sebelumnya, salah satu keluarga pasien yang menggunakan kartu BPJS Kesehatan mengeluhkan pelayanan kesehatan rumah sakit. Aksi protes ini disampaikan Hernandi Kusuma Hadi, warga Sampang dengan menggelar aksi unjuk rasa seorang diri di Kantor Bupati, DPRD dan RSUD setempat.
Selain berorasi seperti layaknya demo pada umumnya, Hernandi juga menyebarkan selebaran berisi tentang peserta atau pasien BPJS yang di rawat di RSUD, masih saja di bebani biaya dengan membeli obat di luar rumah sakit. Padahal, sesuai aturan BPJS, pasien tidak di kenakan biaya apapun saat melakukan pengobatan. Kecuali atas permintan keluarga pasien itu sendiri.
“Beberapa komitmen dengan rumah sakit seharusnya sudah di bangun tetapi tetap saja di abaiakan, dan kemarin, terjadi lagi ada pasien BPJS membeli obat di luar Rumah Sakit (RS),” kata Hernandi, Senin (13/6/2016) di sela-sela aksinya.
Tak hanya itu, dengan wajah sedikit kecawa terhadap pelayanan Rumah Sakit, Hernandi mengatakan. “Alasan obat tidak ada karena d
istributor enggak masuk, tapi kenapa apotik di luar rumah sakit kok ada,” keluhnya.
Masih kata Hernandi, kejadian pasien BPJS yang di wajibkan oleh dokter membeli obat di luar apotek rumah sakit terkesan dipaksa. Sebab, seharusnya dokter dan tenaga medis di dalam rumah sakit bisa mengatisipasi hal tersebut.
“Kemudian kenapa dokter memaksakan penggunaan obat yang tidak ada, seharusnya dokter itu sendiri kan tau,” tegasnya.
Sementara itu dr Titin Hamidah Dirut RSUD Sampang saat dimintai keterangan terkait protes warga pasiean BPJS yang masih dibebani pembelian obat di luar rumah sakit, enggan menemui wartawan dan hanya melambaikan tangan. * bej