Wagub Saifullah Yusuf menerima pernyataan sikap bidan PTT Pusat se-Jatim terkait desakan revisi UU Aparatur Sipil Negara.
SURABAYA (Global News)-Ribuan bidan pegawai tidak tetap (PTT) di Jatim kembali menyuarakan aspirasi mereka. Kali ini, mereka menyuarakan desakan kepada pemerintah untuk merevisi Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Para bidan ini mengeluhkan dampak UU Aparatur Sipil Negara yang membuat tidak jelas status mereka meski sudah mengabdi bertahun-tahun.
Desakan tersebut disampaikan di hadapan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, Kepala Dinkes Jatim Harsono, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Dyah Pitaloka, Anggota DPRD Jatim Agatha, dan Ketua PD Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jawa Timur Netti Herlina, SPd. M.Kes dalam kegiatan Konsolidasi Bidan PTT Pusat se Jatim Memperjuangkan Rekrutmen PNS yang Adil Bagi Bidan PTT Untuk Jatim dan Indonesia Sehat di Ruang Gedung A3 (Ruang Pertemuan) Lantai III Kantor Dinas Kesehatan Prov. Jatim, Jln. Ahmad Yani Surabaya, Selasa (10/5/2016).
Indri Purnama, perwakilan bidan Kabupaten Nganjuk, mengungkapkan, pemerintah harusnya memperhatikan nasib bidan PTTyang sudah bertahun-tahun mengabdi. “Kami mengabdi pada negara tidak sebentar, puluhan tahun,” ujar Indri Purnama di sela kegiatan.
Bidan PTT dari Pasuruan, Endang Sumarni mengungkapkan kalau memang pengangkatan jadi PNS harus melalui prosedur birokrasi, seperti tes tulis dan lain semacamnya, kalau untuk bidan PTT yang sudah mengabdikan dirinya puluhan tahun tesnya jangan dipersulit. “Ya kalau tesnya disamakan, ya kami gak mungkin lolos. Saingan kita kan bidan muda. Secara intelejensi kalah,” katanya.
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Dyah Pitaloka juga berjanji menyampaikan desakan para bidan PTT kepada Presiden Joko Widodo dan menteri, khususnya Menteri Kesehatan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). “Kalau misalkan menteri PAN-RB mengatakan pola pengangkatan bidan PTT menjadi PNS terkendala anggaran dana, itu tidak benar. Sebab, anggaran tersebut sudah digedog (disahkan) pada tahun 2016. Kalaupun kurang itu harus dicari demi kesejahteraan masyarakat,” jelas pemeran karakter Oneng dalam serial televisi Bajaj Bajuri ini.
Sementara itu, Ketua PD IBI Jawa Timur Netti Herlina, SPd. M.Kes, mengungkapkan, saat ini, di Jatim kekurangan bidan 3.000-an lebih. Secara keseluruhan Jatim mempunyai jumlah bidan 22.394. “Kalau yang bidan PTT jumlahnya 3.648,” jelas Netti.
Sementara itu, Wagub Jatim Saifullah Yusuf menjanjikan terus mengawal undang-undang mengenai pengangkatan bidan PTT menjadi PNS. “Ibu-ibu sudah puluhan tahun mengabdi kepada negara tidak bisa diukur dengan kemampuan intelektual. Bolehlah, nanti tesnya seperti persalinan, imunisasi, dan lain sebagainya,” kata Gus Ipul.
Sekadar diketahui, para bidan PTT menuntut hak pada pemerintah pusat setelah mengabdi lebih dari 10 tahun. Rekrutmen bidan PTT menjadi PNS yang pemberkasannya kurang dua bulan lagi ini, ternyata masih ada kendala bagi para bidan terkait batasan usia. Ini karena banyak bidan PTT yang usianya sudah di atas 35 tahun.
Sesuai dengan laporan Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jatim dr. Harsono, dari jumlah 3.648 bidan PTT lebih dari 2.000 bidan usianya di atas 35 tahun. Dan kurang dari 1.000 yang usianya kurang dari 25-35 tahun. Padahal, persyaratan PNS maksimal 35 tahun (S1) dan 25 tahun (D III).” Untuk itu, para bidan PTT Pusat yang ada di Jatim ini menuntut Pemerintah Pusat bagaimana caranya agar mereka bisa direkrut menjadi PNS. Caranya adalah dengan mendesak DPR RI untuk merevisi UU ASN. Kalau merevisi UU ASN terlalu lama, mereka minta dengan cara yang kedua yaitu dengan cara keputusan presiden langsung untuk mengangkat para bidan PTT Pusat yang jumlahnya 3.648 di seluruh Jatim. Jatim merupakan propinsi pertama yang mengajukan dan berjuang untuk pengangkatan bidan PTT Pusat sebagai PNS dan Indonesia sehat. roz