Global-News.co.id
Utama

Biaya Mengurus Izin Kapal Makin Murah, Nelayan di Jatim Antusias

GN/ISTIMEWA KIAN MURAH: Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur melakukan jemput bola dalam pemberian layanan pengurusan izin kapal nelayan.
GN/ISTIMEWA
KIAN MURAH: Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur melakukan jemput bola dalam pemberian layanan pengurusan izin kapal nelayan.

SURABAYA (Global News)-Biaya pengurusan izin kapal milik para nelayan di Jatim akan makin murah. Jika sebelumnya, untuk mengurus izin kapal dengan berat 10 – 30 groos ton melalui calo atau kurir, biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp 5 juta, kini, biayanya hanya Rp 200.000.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Jatim Heru Tjahjono mengatakan turun drastisnya biaya perizinan kapal milik nelayan tersebut setelah pihaknya melakukan upaya jemput bola untuk pemberian layanan kepada para nelayan di wilayah pesisir.

Biaya Rp 200.000 yang dikeluarkan nelayan tersebut adalah untuk mengurus perizinan kapal tersebut, untuk membeli materai Rp 6.000 dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Dengan kita datangi, pemilik kapal bisa ngurus izin sendiri dan tak perlu ngurus ke Surabaya dengan menitipkan pengurusannya lewat jasa calo,” ujar Heru Tjahjono.

Jika semua persyaratan lengkap, mulai identitas hingga dokumen kapal yang dikeluarkan Syahbandar, maka SIUP dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan langsung dikeluarkan oleh Pemprov Jatim, melalui UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal.

Heru juga menambahkan, terobosan layanan jemput bola perizinan ini diklaim berhasil menarik minat nelayan mengurus izin SIPI kapal yang dimiliki. Dampaknya, jika sebelumnya, dari sekitar 6.000 kapal dengan berat 10–30 groos ton di Jatim, yang mau mengurus izin hanya 700 kapal saja. Kini, jumlahnya naik menjadi sekitar 3.000 kapal. “Dengan begitu, kapal yang dipakai nelayan menangkap ikan statusnya legal dan resmi. Sehingga tak perlu takut dan dihantui rasa was-was lagi saat mereka melaut,” tegas mantan Bupati Tulungagung dua periode ini.

Pemprov berharap sekitar 3.000 kapal nelayan yang belum berizin, tahun 2016 ini semuanya sudah mengurus izin, agar memiliki legalitas. Heru mengaku, terobosan layanan jemput bola perizinan ini berhasil menarik minat nelayan mengurus izin SIPI kapal yang dimiliki. “Dengan begitu, nelayan tak perlu takut lagi dan harus bersembunyi saat ada pemeriksaan kapal,” tegasnya.

Ini misalnya, terlihat dari animo nelayan di Pelabuhan Pondok Dadap Malang, Prigi Trenggalek, Puger Jember, Muncar Banyuwangi, Bulu Tuban, Pasongsongan Sumenep, dan nelayan di Brondong Lamongan.

Dampaknya, jika sebelumnya, dari sekitar 6.000 kapal dengan berat 10 – 30 groos ton di Jatim, yang mau mengurus izin hanya 700 kapal saja. Kini, jumlahnya naik menjadi sekitar 3.000 kapal.”Melihat respons positif dari nelayan tersebut, kita akan terus meneruskan layanan perizinan jemput bola ini,” tegasnya.

Selain menurunkan biaya pengurusan izin kapal, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan renovasi terhadap 1.600 rumah nelayan di Jawa Timur pada akhir 2015 lalu. Pasalnya, rumah yang ada di kawasan pesisir tersebut tidak layak huni.

Program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) sendiri bekerjasama dengan Pemprov Jatim. Di mana untuk mensukseskan kegiatan ini, Pemprov Jatim mengucurkan dana hibah Rp15 miliar.“Program renovasi RTLH khusus masyarakat pesisir kita kerjasama dengan TNI AL. Pada tahun ini sebanyak 1.600 RTLH yang direnovasi,” terang Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf di Bangkalan beberapa waktu lalu.

Gus Ipul, sapaan akrab Wagub, menjelaskan, fakta menunjukkan masyarakat mempunyai impian memiliki rumah. Namun rumah yang dimiliki banyak tak layak huni seperti berlantaikan tanah dan dinding terbuat dari bambu.

Berdasarkan data tahun 2013, sebanyak 200 ribu lebih rumah warga masuk RTLH di Jatim. “Kita kerjasama dengan Kodam V Brawijaya untuk program renovasi RTLH sejak 2009. Sekarang dengan TNI AL, yang ditujukan untuk rumah yang ada di kawasan pesisir,” paparnya.

Tugas TNI selain perang, sambung Gus Ipul, juga ikut mensejahterakan masyarakat. Salah satunya memperbaiki rumah warga yang RTLH. Setiap rumah dialokasikan dana senilai Rp 7,5 juta. “Tetapi, praktik di lapangan lebih dari itu. Karena prajurit TNI ikut membantu yang tidak dibayar, kadang ada yang urunan. Jadi bantuan ini tidak berkurang, malah bertambah. Saya berharap tahun depan rumah warga yang direnovasi bertambah. Khusus di Madura pada tahun ini ada 500 rumah RTLH yang direnovasi,” tukasnya. bud, adv

baca juga :

Petugas Pajak Surabaya Pernah Duel Gara-gara Warna Stempel

Redaksi Global News

Buka MTQ ke-28 Jatim, Gubernur Khofifah Ajak Amalkan AlQuran

Redaksi Global News

Mudahkan Pasien, Adi Husada Luncurkan Aplikasi Pendaftaran Online

Redaksi Global News