PAMEKASAN (Global N ews)-Bupati Pamekasan Achmad Syafii berjanji segera memperbaiki atau mempermudah birokrasi pengurusan kelengkapan administratif untuk proses pengajuan persyaratan menjadi tenaga kerja di luar negeri. Ini akan dilakukan karena selama ini para TKI mengaku banyak mengalami kesulitan dan menghadapi birokratis dalam mengajukan persyaratan administratif menjadi TKI di luar negeri.
Rencana itu merupakan aksi tindak lanjut setelah Bupati Syafii mengunjungi para TKI asal Pamekasan di Malaysia, pada minggu terakhir Desembner tahun 2015 lalu. Dalam kunjungannya ke negeri Jiran itu Syafii ditemani Ketua DPRD Pamekasan Achmad Halili dan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Arief Handayani.
“Mereka mengaku kalau lewat proses yang resmi, prosesnya panjang, rumitnya luar biasa, biayanya besar bahan kadang-kadang sering kena tipu karena kalau yang resmi ini kan mereka harus melalui PJTKI dan PJTKI itu mesti masuk ke PT, maka di situ sudah terikat kontrak, biasanya dari sisi penghasilan justru lebih rendah ketimbang mereka kerja di luar,” kata Ketua DPRD Achmad Halili.
Karena mereka mengaku ribet dan kesulitan ketika mengurus keperluhan persyaratan administratifnya, maka selama ini, kata Halili, banyak para TKI asal Pamekasan yang akhirnya meminta bantuan tekong. Bahkan mereka mengkau merasa diuntungkan dibandingkan melalui jalur resmi. Dengan melalui jasa tekong penghasilan mereka lebih besar dibandingkan dengan melalui jalur resmi, karena dengan jalur resmi mereka harus membayar jasa ke PJTKI dan lainnya.
Bupati Syafii bertemu dengan para TKI asal Pamekasan di Malaysia melalui jasa perantara Ikatan Keluarga Madura (IKMA) di sana. Dalam pertemuan itu terdapat ratusan TKI asal Pamekasan yang hadir dan sambil bersilaturrahmi dengan Bupati Syafii. Selain bertemu dengan para TKI asal Pamekasan Syafii juga menyempatkan mampir ke Kedutaan Besar RI di Malaysia.
Achmad Halili mengungkapkan, para TKI di Malaysia mengaku bahwa kerumitan dialami oleh mereka ketika mulai mengurus dokumen kependudukan, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, mengurus keperluan pembuatan paspor dan dokumen lainnya, apabila bila mereka memutuskan harus berangkat secara resmi atau legal melalui PJTKI.
Oleh sebab itu, tambah Halili yang juga adik kandung Bupati Syafii, sepulang dari Malaysia, Bupati Pamekasan Achmad Syafii berencana untuk memperbaiki layanan dengan memanggil seluruh kepala desa, camat dan Dispendukcapil untuk mengurai kesulitan yang ditemui para TKI, ketika mereka harus mengurus dokumen kependudukannya.
Selama di Malaysia, selain melakukan pertemuan dengan Dubes RI untuk Malaysia, Bupati Pamekasan Ach Syafii juga melakukan dialog terbuka dengan IKMA. IKMA juga mempertemukan Bupati Syafii dengan mahasiswa Madura di Malaysia serta melihat dari dekat pemondokan atau barak para TKI. Bupati juga sempat mengunjungi para TKI yang sedang sakit, di Malaya Hospital. (mas/*)