SURABAYA (Global News) – Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada serentak 9 Desember 2015 enam daerah di Jatim meliputi Kabupaten Gresik, Ponorogo, Malang, Jember, Situbondo dan Sumenep ke Mahkamah Konsitusi (MK) akhirnya kandas. Melalui putusan sela, MK menolak semua gugatan.
Komisioner KPU Jatim Choirul Anam membenarkan jika semua gugatan untuk enam kabupaten di Jatim ditolak MK. “Selasa tanggal 26 Januari, putusan untuk PHP di Kabupaten Sumenep telah dibacakan oleh MK dengan amar putusan ditolak,” ujarnya.
Sebelum Kabupaten Sumenep, putusan sela untuk PHP Kabupaten Gresik, Ponorogo, Malang, Jember, dan Situbondo sudah diputus MK dengan amar putusan ditolak, karena ambang batas atau selisih antara pemohon dan pihak terkait (peraih suara terbanyak) melebihi dari yang sudah diatur dalam ketentuan UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 Pasal 158 serta Pasal 6 ayat (2) huruf d, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1-5 Tahun 2015 terkait Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan.
Berdasarkan penetapan hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten diketahui selisih antara penggugat dan tergugat di Kabupaten Situbondo sebesar 18,33 persen, kemudian di Kabupaten Malang selisih 13,8 persen, Kabupaten Ponorogo selisih 6,5 persen, Kabupaten Gresik selisih 60,82 persen, Kabupaten Jember selisih 13,97 persen dan Kabupaten Sumenep selisih 3,35 persen.
“Gugatan Kabupaten Gresik ditolak karena pengajuan gugatan ke MK melebihi batas waktu pengajuan gugatan, yaitu 3×24 jam setelah penetapan hasil pemilihan,” jelas mantan komisioner KPU Kota Surabaya ini.
Menurut dia, dengan selesainya tahapan PHP di MK maka seluruh tahapan Pilkada serentak di 19 kabupaten/kota di Jatim juga telah tuntas. “Tugas terakhir KPU kabupaten/kota adalah menyelesaikan laporan setiap tahapan pemilihan serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran,” pungkasnya. jek