SURABAYA (Global News)- Aktivitas maupun pembangunan pelabuhan hanya terpusat di Pulau Jawa, padahal di luar Pulau Jawa memiliki potensi luar biasa.
Ketua DPC Indonesian National Shipowners Association (INSA) Surabaya, Steven H Lasawengen menyatakan seharusnya ada pembagian proporsional untuk menambah kinerja sektor maritim Indonesia. “Bisa saja di wilayah barat, tengah, dan timur,” ujar Steven H Lasawengen, di Surabaya, Jumat (29/1/2016).
Kata Steven, sekitar 70 persen kapal Indonesia menunggu muatannya di Pulau Jawa, karena kapal-kapal di pulau lainnya hanya sedikit sekali, sehingga sebagian besar menunggu muatannya di Jawa.
“Sebagian besar kapal pengangkut barang menunggu di Jawa, sehingga bisa dibayangkan jika harga barang di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain sangat berbeda jauh. Hal inilah yang menyebabkan disparitas harga,” terangnya.
Selain terpusatnya kapal-kapal barang, disparitas harga yang tinggi juga disebabkan oleh buruknya infrastruktur kepelabuhanan di Indonesia. Jika dibandingkan antara infrastruktur di Pulau Jawa dan di Papua akan berbeda. “Jika mau benar-benar mengembangkan pelabuhan, maka seharusnya mencari tempat strategis, selain di Pulau Jawa misalnya Banjarmasin karena tempatnya di tengah-tengah, sehingga di sana bisa dikembangkan,” tuturnya.
Tidak hanya pelabuhan yang penting, perbaikan infrastruktur seperti kontainer, dermaga, dan crane juga harus diperhatikan. Unsur keamanan dan keterbukaan perizinan keluar-masuk barang juga harus dimiliki setiap pelabuhan.
“Selain itu sumber daya manusia yang menangani manajemen logistik juga harus ditambah. Perlu ada sekolah yang khusus mengembangkan sumber daya manusia, yang menangani manajemen logistik dan mereka harus bersih,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jatim, Hengky Pratoko menambahkan kualitas pelabuhan di Indonesia masih menjadi yang terburuk, di antara negara-negara ASEAN lainnya. “Kualitas pelabuhan Indonesia jika dirata-rata berada di peringkat 80 dunia, sehingga harus diperbaiki dari sisi sumber daya manusia, apalagi saat ini pemerintah sudah mendukung di bidang pendidikan,” ujarnya. (ifo/zis)