SURABAYA (global-news.co.id) – Ketua Komisi D (Bidang Kesra) DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menegaskan, pihaknya menggagas gerakan informasi vaksinasi sampai ke tingkat kepala rumah tangga. Upaya ini dilakukan menyusul munculnya gerakan anti vaksin Covid-19.
“Kita perlu tahu dulu apakah anti vaksin itu dilakukan oleh orang yang belum mendapat informasi secara utuh soal pentingnya vaksinasi. Jangan sampai mereka ini belum mengetahui pentingnya vaksinasi kemudian menyebarkan informasi yang salah,” terangnya, Rabu (20/1/2021).
Khusnul menambahkan, karena itu penting gerakan memberikan informasi soal vaksinasi Covid-19 untuk herd immunity sampai ke tingkat kepala rumah tangga. Gerakan itu harus dilakukan ke semua elemen masyarakat terutama oleh Pemkot Surabaya. “Agar masyarakat tidak takut lagi divaksinasi,” ujarnya.
Menyinggung soal sanksi denda Rp 5 juta bagi yang menolak vaksinasi Covid-19, Khusnul mengatakan kalau kebijakan itu perlu diperkuat agar masyarakat menerima vaksinasi. “Caranya dengan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat bahwa vaksin tersebut untuk memperkuat imun tubuh,” jelasnya.
Khusnul kembali menjelaskan, seluruh warga Surabaya akan mendapat vaksin Covid-19 secara bertahap sampai Maret 2022. “Mereka sudah didata dan diverifikasi melalui aplikasi. Sehingga semua masyarakat bisa saling mengetahui dan turut memantau,” ungkapnya.
Namun di tahap pertama ini vaksinasi baru dilakukan kepada tenaga kesehatan dan para pekerja di bidang kesehatan. “Ini sudah sesuai instruksi dari pemerintah pusat. Dan selanjutnya kepada TNI/Polri,” kata Khusnul.
Khusnul juga mengingatkan masyarakat, agar tetap menjaga menjaga protokol kesehatan. Dengan selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Meski sudah mendapat vaksinasi. “Jangan mentang-mentang sudah divaksin terus seenaknya tidak memakai masker ya saat keluar rumah,” pungkasnya. pur