Menteri Keuangan Sri Mulyani
JAKARTA (global-news.co.id) – Posisi utang pemerintah per akhir November 2020 berada di angka Rp 5.910,64 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,13%.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
“Komposisi utang Pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana UU No 17 Tahun 2003 mengatur batasan maksimal rasio utang Pemerintah adalah 60 persen,” kata Sri Mulyani yang dikutip pada buku APBN Kita, Jumat (25/12/2020).
Jika dirinci jumlah utang pemerintah yang mencapai Rp 5.910,64 triliun ini terdiri dari pinjaman sebesar Rp 825,59 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 5.085,04 triliun.
Khusus pinjaman yang mencapai Rp 825,59 triliun, terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 11,55 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 814,05 triliun.
Pinjaman luar negeri di sini terdiri dari bilateral sebesar Rp 311,31 triliun, multilateral sebesar Rp 460,32 triliun, commercial banks sebesar Rp 42,42 triliun, dan suppliers nihil.
Sedangkan yang utang pemerintah yang berasal dari SBN terdiri dari pasar domestik sebesar 3.891,92 triliun dan SBN valas sebesar Rp 1.193,12 triliun.
Kurangi Belanja Tak Penting
Sebelumnya Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan defisit APBN kali ini yang sangat melebar memang sudah diprediksi oleh beberapa kalangan, termasuk ekonom.
“Saat ini memang penggunaan anggaran perlu besar untuk penanggulangan pandemi namun penyerapan perpajakan masih sangat seret dan tertekan,” kata, Selasa (22/12/2020).
Meskipun telah diprediksi, hanya saja yang paling penting dilakukan adalah defisit anggaran bisa ditekan apabila pemerintah serius merealokasi dari belanja pemerintah yang tidak perlu seperti perjalanan dinas, rapat di hotel dan lain lain yang efeknya tidak signifikan sama sekali. “Paling tidak tunjukkan kalo pemerintah serius merealokasi belanja tidak penting,” sebut dia.
Selanjutnya adalah bagaimana pemerintah mengurangi defisit ini di tahun depan. Penerimaan perpajakan mungkin akan sedikit membaik namun tidak signifikan dan belanja untuk penanggulangan Covid-19 masih akan tetap besar.
Menurut Huda, hal tersebut yang harus diperhatikan pemerintah untuk menjaga keuangan negara pada tahun 2021 mendatang. jef, sin