BANGKOK (global-news.co.id) – Demo anti pemerintah terus berlanjut di Thailand dalam beberapa bulan terakhir. Yang terbaru, ribuan demonstran Thailand menuntut Raja Maha Vajiralongkorn (Rama X) untuk menyerahkan kendali atas kekayaan kerajaan senilai 30 miliar dolar AS (lebih dari Rp 423 triliun).
Para pengunjuk rasa telah melanggar tabu lama dengan mengkritik raja. Polisi bertindak dengan memeriksa para pemimpin protes paling terkenal sejak Selasa atas tuduhan menghina monarki, yang bisa berujung pada hukuman penjara hingga 15 tahun.
Para demonstran berkumpul di luar markas Siam Commercial Bank (SCB), bank terbesar di Thailand, di mana 23 persen saham raja senilai lebih dari 2,3 miliar dolar AS menjadikannya pemegang saham terbesar.
“Rakyat menuntut kembali aset nasional dari raja,” bunyi salah satu spanduk protes seperti dikutip Reuters, Kamis (26/11/2020).
Demonstrasi sebagian besar berlangsung damai, tetapi beberapa benturan terdengar ketika protes hari Rabu dibubarkan dan petugas medis mengatakan seorang pria telah ditembak. Seorang petugas polisi mengatakan ada bentrokan antara kelompok siswa kejuruan yang bersaing.
Protes pada Rabu kemarin beralih ke markas SCB setelah polisi membangun barikade pengepungan kontainer pengiriman dan kawat silet di sekitar Biro Properti Mahkota, yang mengelola aset kerajaan dan tempat unjuk rasa awalnya direncanakan.
Parit Chiwarak, di antara para pemimpin demonstrasi yang menghadapi tuduhan penghinaan kerajaan, mengatakan jutaan keluarga di Thailand saat ini sedang berjuang untuk survive. “Jadi bagaimana kita bisa memberikan uang pembayaran pajak kita kepada hanya satu keluarga untuk dibelanjakan secara mewah,” katanya.
Nilai total kepemilikan kerajaan tidak dipublikasikan, tetapi laporan media-media internasional memperkirakan lebih dari 30 miliar dolar AS.
Para pengunjuk rasa berusaha membuat raja lebih bertanggung jawab di bawah konstitusi serta membalikkan perubahan yang memberinya kendali pribadi atas beberapa unit tentara dan kekayaan kerajaan.
Istana tidak berkomentar sejak protes dimulai, tetapi ketika raja ditanya tentang pengunjuk rasa baru-baru ini, dia mengatakan mereka dicintai seperti halnya yang lain.
Kelompok hak asasi manusia internasional mengutuk penggunaan tuduhan penghinaan monarki. Sumber polisi mengatakan 15 pemimpin protes menghadapi dakwaan, yang harus mereka akui pada akhir bulan nanti.
Menanggapi kecaman tersebut, juru bicara pemerintah Rachada Dhnadirek membela penggunaan dakwaan tersebut.
Sejak Juli, pengunjuk rasa telah menyerukan pencopotan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta militer. Mereka menuduhnya merekayasa pemilu tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan yang direbutnya dalam kudeta 2014. Namun, Prayuth mengatakan pemungutan suara pemilu berlangsung adil. zis, rtr, sin