Menteri Keuangan Sri Mulyani
JAKARTA (global-news.co.id) – Realisasi anggaran untuk pembiayaan korporasi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai Rp 2 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 3,2 persen dari total yang dianggarkan sebesar Rp 62,22 triliun.
“Untuk penjaminan korporasi yang Rp 945 juta sudah dibayarkan untuk jaminan Kredit Modal Kerja (KMK) dan klaim loss limit, Rp 2 triliun dalam rangka menjamin KMK,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama dengan DPR RI Komisi XI, Kamis (12/11/2020).
Menurut Sri Mulyani, realisasi anggaran tersebut sudah merupakan kemajuan karena perbankan sudah mulai berani memberikan pinjaman dan perusahaan juga mulai berani mengambil pinjaman di situasi sulit saat ini.
Dia mengakui bahwa pembiayaan korporasi memang terkendala karena perbankan sendiri menghadapi kondisi yang sulit, di mana bank harus melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur yang jumlahnya tidak sedikit. “Sehingga untuk meminjamkan kembali, bank butuh extra effort. Sementara perubahan untuk pinjam lagi, karena mereka masih dalam situasi pinjamannya belum lancar, situasinya lebih sulit lagi,” jelasnya.
Dia menyampaikan, pihaknua bersama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terus mengawasi sektor keuangan agar tidak terjadi credit crunch, yaitu kondisi penyaluran kredit terus mengalami penurunan. “Karena tidak mungkin pemulihan ekonomi dari APBN sndiri, jadi harus ada gotong royong antara moneter, keuangan, semuanya harus recover,” ujarnya. dja, bis