SURABAYA (global-news.co.id) –
Dampak virus corona terhadap pemulihan ekonomi dan kesehatan, masih menjadi atensi dalam pembahasan RAPBD 2021. Di antaranya FPPP berharap Pemprov Jatim dapat menambah pendapatan dari beberapa sektor yang bisa membantu pendapatan masyarakat.
Lewat jubirnya, Achmad Sallahuddin mengatakan Fraksi PPP sangat sependapat dengan prioritas
dan arah pembangunan Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam
RKPD Tahun 2021 dengan tema mempercepat Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19 dan Reformasi Sosial dengan Fokus Pembangunan Pemulihan
Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Jawa
Timur. Serta Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem
Ketahanan Kebencanaan dan Optimalisasi Agrobisnis berbasis Sinergitas Desa-Kota, sebagai derivasi dari Peraturan Daerah bahwa sebagai antisipasi dalam pencapaian pendapatan yang
telah ditargetkan dalam APBD Tahun 2021.
” Selain itu, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan,
dimana Pemerintah Provinsi diharapkan tidak sekadar membelanjakan dan menghabiskan anggaran. Di sisi lain
sumber-sumber pendapatan alternatif perlu digali secara kreatif
dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang
ada secara efektif dan efisien,” lanjut Sallahudin dalam draft RAPBD 2021. Jumat (20/11/2020).
Selain upaya lain yang dapat diupayakan adalah pengendalian atas
kebocoran pendapatan. Upaya ini perlu dilakukan secara kreatif
melalui langkah-langkah terobosan dan tidak sekadar rutinitas dan seremonial.
Oleh karenanya dalam upaya peningkatan pendapatan, Pemerintah Provinsi Provinsi Jawa Timur melalui OPD diharapkan lebih giat dan
aktif mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID), karena sifatnya dana insentif tentu diberikan pada daerah yang memiliki
prestasi tertentu. “Salah satunya harapan kami di tahun depan proses penyusunan R-APBD harus tepat waktu, dengan target
pengesahan Rancangan APBD tepat pada tanggal 10 November
bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional, mohon
perhatian dan dipertimbangkan,” tegasnya.
Berkenaan dengan Belanja Daerah, lanjutnya FPPP mengingatkan agar
Pemerintah Provinsi Provinsi Jawa Timur konsisten dengan RPJMD dan akan memprioritaskan pada program yang
memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat melalui 7
(tujuh) prioritas di tahun 2021.
Salah satu prioritas utama
tersebut adalah peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar.
Walaupun ke depan program prioritas pembangunan ini perlu direvisi sehubungan dengan beberapa kondisi antara lain banjir
dan rusak atau kurangnya infrastruktur.
Begitu juga pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang
menjadi penghubung antar kabupaten/kota di wilayah di
selatan Provinsi Jawa Timur, karena salah satu karakteristik wilayah Provinsi Jawa Timur adalah melewati pegunungan dan beberapa sungai besar. “Makanya kami berharap ada koordinasi dan komunikasi intens dengan pemerintah pusat, mohon menjadi perhatian,” tambahnya. cty