JAKARTA (global -news.co.id)- Pemerintah diminta merombak total program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar resesi tidak berlanjut hingga akhir tahun 2020. Sebagai informasi, Indonesia resmi resesi setelah ekonominya kembali negatif yakni -3,49% di kuartal III 2020.
Ekonom Indef Bhima Yudistira
Bhima menilai, program PEN pencairan anggarannya selama ini macet dan konsepnya pun bermasalah. Dia mencontohkan program Kartu Prakerja, subsidi bunga, dan penempatan dana pemerintah di perbankan.
Menurutnya dalam situasi seperti ini anggaran perlindungan sosial perlu ditambah dan diperluas bagi kelas menengah rentan miskin. Anggaran yang ada saat ini dinilainya masih relatif kecil karena secara total anggaran jaminan sosial berada di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Bentuk anggaran perlindungan sosial yang lebih efektif adalah cash transfer karena langsung dibelanjakan untuk konsumsi. Jangan mengulang kesalahan Kartu Prakerja dengan mekanisme yang berbelit-belit dan timpang secara akses digital,” katanya, Kamis (5/11/2020).
Dia pun meminta pemerintah mempercepat program UMKM go digital. “Jangan sampai yang menikmati bonanza digital adalah barang-barang impor, di saat porsi UMKM yang masuk platform digital baru 13%,” imbuhnya.
Tak berhenti di situ, Bhima pun mengatakan bahwa reshuflle tim ekonomi mendesak untuk dilakukan. Menurut dia, kontraksi ekonomi terjadi karena respons para menteri yang kurang cepat dan inkompeten. Reshuffle menurutnya juga dibutuhkan sebagai penyegaran.
“Ganti dengan sosok profesional dan memiliki senses of crisis untuk percepat eksekusi stimulus PEN, baik dalam waktu 2 bulan terakhir maupun tahun 2021 nanti,” tandasnya.
Dia juga menganjurkan agar anggaran kesehatan tahun 2021 dinaikkan, bukan malah dikurangi hingga -71%. Dia menegaskan, Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi gelombang kedua Covid-19 dan biaya besar untuk distribusi vaksin.
Kebangkrutan Massal
Indonesia sudah resmi resesi seusai Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal III/2020 minus 3,49%. Resesi ekonomi ini hanya menegaskan kembali bahwa ekonomi nasional tengah dalam tekanan cukup berat. Situasi ekonomi yang tengah dalam tekanan berat tersebut memiliki konsekuensi tersendiri.
Bhima mengatakan, situasi ini akan mengarah pada gelombang kebangkrutan massal perusahaan di dalam negeri. “PHK di berbagai sektor masih akan terjadi dan menyumbang angka pengangguran serta kenaikan jumlah orang miskin baru,” kata Bhima.
Menurut dia, sektor tradable (produksi barang) lesu dan sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB) cenderung menurun. Industri manufaktur masih berada di bawah 20% dari PDB, dan sektor pertanian mengalami penurunan dari 15,4% pada kuartal II 2020 menjadi 14,6% di kuartal III 2020.
Sementara, sektor non-tradable/jasa semakin mendominasi perekonomian. Dia mencontohkan sektor jasa informasi dan komunikasi yang berada di atas 4,5%, dan jasa konstruksi 10,6% dari PDB.
Efek resesi ekonomi yang dialami Indonesia, menurut Bhima akan memunculkan banyak orang miskin baru. Hal ini seiring turunnya pendapatan kelas menengah ke bawah di tengah tekanan terhadap perekonomian nasional, yang pada kuartal III tumbuh minus 3,49%.
“Turunnya pendapatan di kelompok masyarakat menengah dan bawah secara signifikan. Akan ada ledakan orang miskin baru,” katanya.
Desa akan jadi tempat migrasi pengangguran dari kawasan industri ke daerah-daerah karena gelombang PHK massal. Angkatan kerja baru makin sulit bersaing karena lowongan kerja menurun, sementara perusahaan kalaupun melakukan rekruitment akan prioritaskan karyawan lama yang sudah berpengalaman. Masyarakat cenderung berhemat untuk membeli barang sekunder dan tersier. Fokus hanya pada barang kebutuhan pokok dan kesehatan,” ungkapnya.
Konflik sosial di masyarakat jika tidak diperhatikan secara serius bisa meningkat karena ketimpangan semakin lebar. Orang kaya bisa tetap survive selain karena aset masih cukup, juga karena digitalisasi. ejo, sin, ins