JAKARTA (global-news.co.id) – Pemerintah menyatakan jumlah penduduk miskin akan bertambah kian banyak imbas virus COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sejak lima tahun terakhir telah bekerja keras untuk menurunkan angka penduduk miskin, tapi sayangnya pandemi corona telah menghancurkan segala bentuk kerja keras tersebut.
“Namun tahun 2020 kita menghadapi tantangan akibat COVID-19 yang akan menyebabkan peningkatan dari sisi kenaikan penduduk miskin dan tingkat pengangguran,” kata Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan DPD, Rabu (9/9/2020).
Dia merinci jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2019 sebesar 9,22% sementara tingkat jumlah pengangguran sebesar 5,28%. “Ini adalah angka persentase penduduk miskin terendah di dalam sejarah republik Indonesia itu sendiri dan tingkat pengangguran terendah dalam lima tahun terakhir,” katanya.
Tak bisa dipungkiri kata dia, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir enam bulan ini telah menghancurkan segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk dari sisi ekonomi. Imbasnya yang paling terasa kata dia adalah pertumbuhan ekonomi pada kuartal II yang anjlok dengan minus 5,32%.
“Ini akibat pelaksanaan berbagai langkah-langkah menutup penyebaran COVID-19 melalui PSBB yang kemudian melemahkan sisi konsumsi dan investasi. Ekonomi dunia juga mengalami kontraksi yang luar biasa sehingga ekspor melemah,” tandasnya.
Sebelumnya Kemenkeu mencatat penerimaan negara masih seret hingga akhir Agustus 2020. Adapun, selama semester I 2020 ini pendapatan negara sebesar Rp 1.028,02 triliun, minus 13,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian tersebut sebesar 60,52% dari target dalam APBN 2020 sesuai Perpres No 72 Tahun 2021 sebesar Rp 1.699,9 triliun.
Sri Muyani mengakui penerimaan negara mengalami kontraksi. Hal ini terlihat dari defisit anggaran mencapai Rp 330,2 triliun atau 2,01% dari PDB. Defisit anggaran tersebut melesat hingga 79,5% dibandingkan akhir Juli 2019 yang hanya Rp 183,9 triliun atau 1,16 dari PDB.
“Kalau kita lihat APBN kita, penerimaan mengalami tekanan, belanja naik akibat COVID-19. Sehingga ini memberikan dampak ke APBN akan sangat besar. Defisit 2 persen dari GDP kita, sampai akhir tahun diestimasi 6,34% dari GDP,” ujar Sri Mulyani.
Secara rinci, penerimaan negara dari perpajakan (pajak dan bea cukai) sebesar Rp 795,95 triliun. Realisasi ini baru mencapai 56,67% dari target Rp 1.404,5 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 232,07 triliun mencapai 78% dari target Rp 294,14 triliun. Sedangkan, realisasi PNBP tersebut juga turun 9,7% jika dibandingkan dengan periode Agustus 2019 yang mencapai Rp 257,16 triliun. dja, yan, ndo