Menunggu Paket Internet Kemendikbud

Pulsa atau paket data internet menjadi kebutuhan primer dalam kegiatan PJJ di masa pandemi Covid-19.

Di era pandemi Covid-19, paket internet  menjadi kebutuhan primer bagi hampir semua individu. Keputusan Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberi  subsidi kuota internet bagi pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi angin segar bagi peserta didik atau siswa, mahasiswa, guru dan dosen.

Andriani mengaku senang  kalau bantuan paket internet itu terealisasi. “Masalahnya sampai sekarang  belum ada,” ujar mahasiswi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Rabu (16/9/2020) .

Dia menyebut, di awal pandemi memang ada informasi akan ada bantuan paket data. “Tapi cuma turun bulan pertama aja, setelah itu nggak ada lagi,” lanjutnya.

Paramita masih lebih beruntung. Mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran ini sudah tiga kali mendapatkan bantuan paket data dari kampusnya, masing-masing sebesar 15 GB dan satu kali sebanyak 20 GB untuk keperluan saat KKN.

Saat  banyak yang menunggu subsidi kuota internet dari Kemendikbud, siswa SMA di Surabaya bisa sedikit lega. Sebab, mereka dapat bantuan paket data dari Telkomsel untuk dipakai sekolah daring.  Nur Afiyah, siswi SMAN 15 Surabaya mengaku senang dengan adanya paket internet yang diberikan pada siswa. Selama ini dirinya harus mengeluarkan dana sebesar Rp100 ribu tiap bulan untuk membeli paket internet.  “Kadang kurang, tiap hari untuk sekolah daring biasanya 1-2 GB pemakainnya,” kata Afiyah, Senin (14/9/2020).

Ia melanjutkan, bantuan paket internet sebesar 10 GB kuota belajar bisa mengurangi pengeluarannya tiap bulan. Ia pun bisa berhemat dan tak lagi meminta uang pada orang tuanya. “Kalau sebelumnya untuk beli paket internet dari uang jajan. Alhamdulillah sekarang bisa berhemat,” jelasnya.

Ya, sejak muncul pandemi, nyaris seluruh kegiatan dilakukan secara daring.  Masalah muncul, saat  pulsa atau paket data yang digunakan untuk  PJJ tidak mencukupi hingga menyulitkan kegiatan belajar mengajar.

Saat  tahun ajaran baru saja, kata Desi, putra semata wayangnya yang baru kelas 1 SD di Malang harus menghabiskan banyak kuota lantaran harus berkenalan dengan guru-gurunya. Begitu pun saat ada lomba-lomba di sekolahnya yang dilakukan secara virtual.  Beruntung  karena masih satu anak, dia tak terlalu repot.

Lain halnya dengan Endah.  Untuk kegiatan PJJ, perempuan yang sehari-harinya menerima pesanan kue ini mengaku awalnya harus menyediakan anggaran tambahan membeli paket internet untuk kedua anaknya  yang  mahasiswa Universitas Brawijaya Malang  dan siswa SMAN 21 Surabaya. Masing-masing  butuh sedikitnya Rp 100 ribu.  Lantaran kebutuhan yang semakin banyak,  Endah memutuskan memasang jaringan wifi di rumahnya.  “Sangat  terasa banyak, apalagi kalau ada tugas-tugas. Karena yang kuliah di Malang balik ke Surabaya, makanya saya pasang wifi saja. Bisa dipakai semua dan tidak terbatas,” ujarnya.

Beruntung  Endah atau  mereka yang bisa memasang jaringan internet di rumahnya. Tidak demikian  dengan mereka yang  di wilayah tempat tinggalnya belum terpasang jaringan atau hanya mengandalkan internet dari paket data yang dimiliki. Persoalan muncul ketika paket data yang dimiliki tak mencukupi untuk kegiatan belajar mengajar tersebut.

Karena sebagaimana dikatakan Mita, untuk perkuliahan dengan model zoom butuh kuota antara 200-500 MB.  “Itu untuk satu mata kuliah, padahal sehari bisa dua matkul yang pakai zoom. Kalau sebulan ya bisa dihitung saja,”  katanya sembari menyebut  meski di rumahnya terpasang jaringan wifi, namun terkadang muncul gangguan yang mengharuskan dia menggunakan paket data yang dimiliki.

Menanggapi kendala yang dialami masyarakat  terkait kuota internet untuk mengakses PJJ, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, mengatakan, pihaknya akan menggelontorkan dana program bantuan. “Pulsa ini adalah (masalah) nomor satu,” kata Nadiem di ruang rapat Komisi X DPR RI, Agustus lalu.

Nadiem secara rinci telah menyiapkan anggaran dana sebesar Rp 8,9 triliun. Adapun Rp 7,2 triliun digunakan untuk memberikan kuota gratis kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen.

“Kami berharap, jika subsidi ini sudah dialokasikan pada siswa dan guru, maka tidak ada lagi kendala mengenai PJJ yang menyangkut kuota internet,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD-Dikdasmen) Kemendikbud, Jumeri, secara terpisah.

Adapun besaran kuota yang diberikan yakni bagi pelajar sebesar 35 GB per bulan dan guru sebesar 42 GB per bulan. Sedangkan untuk mahasiswa dan dosen masing-masing 50 GB per bulan. Subsidi ini diberikan selama empat bulan, September hingga Desember dan untuk mendapatkannya, masing-masing harus mendaftarkan nomor ponselnya di institusi pendidikannya masing-masing.

Dijelaskan, untuk kepentingan ini, Kemendikbud menggandeng semua penyedia layanan telekomunikasi.  “Kami akan komplain pada operator, jika ternyata di kemudian hari mendapatkan laporan kalau akses internetnya lemot atau lambat, dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ini yang perlu kita awasi secara bersama,” imbuh Jumeri.

Sayangnya ketika tahun ajaran baru sudah dimulai, subsidi kuota internet yang dinantikan itu belum juga turun.  Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Jamal Wiwoho mengatakan, bantuan kuota saat ini memang menjadi sesuatu yang diharapkan mahasiswa dan dosen yang menjalani kuliah PJJ di tengah masa pandemi.  Oleh karena itu, dia berharap bantuan kuota yang disampaikan Kemendikbud pada akhir Agustus lalu bisa segera direalisasikan. “Saya rasa makin cepat makin bagus untuk direalisasikan,” kata Jamal seperti dikutip SINDONews, Selasa (15/9/2020).

Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud per tanggal 11 September lalu, jumlah data nomor ponsel yang sudah terdaftar sebanyak 21,7 juta nomor dari 44 juta siswa dan 2,8 juta nomor dari 3,3 juta guru di Indonesia. Sementara itu, untuk mahasiswa, nomor ponsel yang telah terdaftar sebanyak 2,7 juta nomor dari 8 juta mahasiswa, dan dosen 161 ribu dari 250 ribu dosen.

Mantan Irjen Kemenristekdikti  tersebut menuturkan, setidaknya Kemendikbud bisa merealisasikan bantuan kuota itu bagi dosen dan mahasiswa yang datanya sudah terverifikasi dan tervalidasi dengan baik. “Direalisasi yang 50 % (data no ponsel yang sudah masuk) akan lebih bagus. Karena minimal itu membantu yang benar-benar membutuhkan dan sudah siap karena sudah cukup banyak yang sudah mengajukan,” terang Jamal.

Setelah bulan September berjalan separo jalan, masa perkuliahan sudah dimulai dan kegiatan belajar mengajar bagi siswa sudah berjalan hampir dua bulan, akan berapa lama lagi subsidi kuota internet itu sampai ke para siswa, mahasiswa, guru, maupun dosen. Karena berapa pun nilainya, itu akan sangat membantu secara ekonomi.retno