KUA-PPAS Belum Diserahkan, Pengesahan APBD Jatim 2021 Terancam Molor

Ketua DPRD Jatim Kusnadi

SURABAYA (global-news.co.id) – Pembahasan sekaligus pengesahan RAPBD Jatim  2021 terancam molor. Ini karena Pemprov hingga kini belum menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon  Anggaran Sementara (PPAS) ke Badan Anggaran DPRD Jatim.

Ketua DPRD Jatim Kusnadi menegaskan hingga detik ini Pemprov Jatim belum menyerahkan KUA-PPAS untuk APBD 2021. Imbas keterlambatan ini kemungkinan pengesahan RAPBD 2021 molor atau tidak seperti biasanya yaitu pengesahannya tepat pada 10 November atau tepat di Hari Pahlawan.

“September tinggal beberapa hari, namun dokumen KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2021 belum diserahkan Gubernur Jatim ke DPRD Jatim. Akibatnya dalam Rapat Bamnus, kita juga belum bisa menjadwalkan pembahasan KUA-PPAS, kapan akan dimulai,” ujar Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Selasa  (29/9/2020.

Dengan belum dibahasnya KUA-PPAS maka menurut Kusnadi pengesahan APBD Jatim yang biasanya dilakukan pada November akan sulit direalisasikan. Karena sesuai aturan sebelum  membahas RAPBD Jatim, harus dimulai dengan pembahasan KUA-PPAS terlebih dulu.

“Saya rasa berat jika APBD Jatim 2021 bisa disahkan pada 10 November mendatang karena pembahasan KUA-PPAS belum diserahkan.,  kemudian dilanjut pembahasan RAPBD itu tak mungkin hanya dibahas dalam waktu 4 minggu atau kurang dari itu,” terang Kusnadi.

Kata Kusnadi pihaknya tidak mengetahui alasan pasti keterlambatan Gubernur Jatim menyerahkan dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2021. Bahkan sampai dengan saat ini  belum ada penjelasan yang diberikan oleh pihak eksekutif.  “DPRD Jatim sudah meminta, namun jawaban yang kami terima adalah KUA-PPAS tahun 2021 belum selesai disusun. Kita juga tidak memaksa, terserah saja sebab DPRD Jatim hanya membahas jika dokumen sudah sampai di DPRD Jatim,” bebernya.

Kendati demikian, politisi PDI perjuangan ini tetap akan berupaya keras agar RAPBD Jatim tahun anggaran 2021 bisa disahkan paling molor pada Desember 2020.  “Tujuannya, supaya Pemprov Jatim bisa mendapatkan reward dari pemerintah pusat karena mampu menyelesaikan APBD Jatim tepat waktu,” harapnya.

Sementara menyangkut keterkaitan RAPBD Jatim 2021 dengan realitas persoalan yang sedang dan akan dihadapi Jatim, pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini berharap pada pos belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung difokuskan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. “Kami berharap pos belanja langsung nilainya bisa lebih besar sehingga bisa menjadi stimulus pemulihan ekonomi Jatim,” pintanya.

Mengingat, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berdasar hasil kajian Bank Dunia pada angka minus 5, sehingga harus menjadi perhatian kita bersama. Karena itu satu-satunya sumber untuk melakukan pemulihan ekonomi adalah dari pemerintah baik melalui APBN maupun APBD. cty