SURABAYA (global-news.co.id) – Ketua Fraksi NasDem DPRD Jatim Muzamil Syafi’i optimistis RAPBD 2021 tetap akan disahkan pada November, meski tidak bertepatan dengan Hari Pahlawan atau seperti tradisi tahun-tahun sebelumnya, yaitu 10 November. “Saya optimistis RAPBD 2021 tetap akan disahkan pada November, meski tidak tanggal 10 November seperti tradisi sebelumnya,”tegas politisi yang juga anggota Komisi A DPRD Jatim, Rabu (30/9/2020).
Ditambahkannya, sampai saat ini memang belum dilakukan kesepakatan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Maka dipastikan pembahasan anggaran akan molor tidak seperti biasanya.
Pihaknya, menyadari bahwa saat ini eksekutif fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan bidang ekonomi. Sehingga semua pikiran dan tenaga dicurahkan kesana, akibatnya pekerjaan yang lain agak terhambat termasuk realisasi anggaran. “Tapi yang penting APBD didok pada November. Selanjutnya evaluasi oleh Kemendagri dan pada 1 Januari 2021 running way,”lanjut mantan Wakil Bupati Kab. Pasuruan ini.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah. Pihaknya mengakui jika eksekutif belum menyerahkan KUA-PPAS hingga saat ini. Namun demikian pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait masalah ini.
Seperti diberitakan sebelumnya pembahasan sekaligus pengesahan RAPBD Jatim 2021 terancam molor. Ini karena Pemprov hingga kini belum menyerahkan KUA- PPAS ke Badan Anggaran DPRD Jatim.
Ketua DPRD Jatim Kusnadi menegaskan hingga detik ini Pemprov Jatim belum menyerahkan KUA-PPAS untuk APBD 2021. Imbas keterlambatan ini kemungkinan pengesahan RAPBD 2021 molor atau tidak seperti biasanya yaitu pengesahannya tepat pada 10 November atau tepat di Hari Pahlawan. “Dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 belum diserahkan Gubernur Jatim ke DPRD Jatim. Akibatnya dalam Rapat Bamnus, kita juga belum bisa menjadwalkan pembahasan KUA-PPAS, kapan akan dimulai,” ujar Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Selasa (29/9/2020.
Dengan belum dibahasnya KUA-PPAS maka menurut Kusnadi pengesahan APBD Jatim yang biasanya dilakukan pada November akan sulit direalisasikan. Karena sesuai aturan sebelum membahas RAPBD Jatim, harus dimulai dengan pembahasan KUA-PPAS terlebih dulu.
Kata Kusnadi pihaknya tidak mengetahui alasan pasti keterlambatan Gubernur Jatim menyerahkan dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2021. Bahkan sampai dengan saat ini belum ada penjelasan yang diberikan oleh pihak eksekutif.
Kendati demikian, politisi PDI perjuangan ini tetap akan berupaya keras agar RAPBD Jatim tahun anggaran 2021 bisa disahkan paling molor pada Desember 2020. “Tujuannya, supaya Pemprov Jatim bisa mendapatkan reward dari pemerintah pusat karena mampu menyelesaikan APBD Jatim tepat waktu,” harapnya. cty