Erick Thohir Ingatkan Pilkada Bisa Bikin Penularan Corona Makin Parah

Antara
Menteri BUMN Erick Thohir sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

JAKARTA (global-news.co.id) – Menteri BUMN Erick Thohir sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan Covid-19
dalam Pilkada 2020. Pasalnya jika diabaikan bukan tidak mungkin akan terjadi gelombang ketiga penyebaran Covid-19 di Indonesia.
“Kami sangat keras, jangan kita bicara sukses Pilkada, tapi gagal dalam penanganan Covid. Karena ini bisa menjadi gelombang ketiga yang sangat berbahaya,” ujar Erick dalam acara virtual, Jumat (11/9/2020).
Dia meminta, kepada calon kepala daerah yang ikut kontestasi Pilkada tidak mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Ia meminta para calon kepala daerah tidak egois mementingkan diri sendiri. “Kalau tidak begitu, para calon pemimpin kita tidak peduli. Jangan hanya mengutamakan terpilihnya saja, tapi mengorbankan masyarakat,” tandas dia.
Dia menambahkan upaya pencegahan dan kedisiplinan perlu diperketat lantaran tingkat kematian (fatality rate) Covid-19 di Indonesia masih tinggi yakni 4,08%. Angka tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata dunia yang sebesar 3,24%.
Erick menandaskan, pemerintah mencanangkan operasi yustisi yang akan dilakukan pekan depan di 83.000 titik untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terutama dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19, mulai dari perkotaan hingga tingkat pedesaan.
“Operasi yustisi akan ditingkatkan apalagi menjelang dan saat pelaksanaan Pilkada serentak dengan bantuan TNI, Polri serta Kepala Daerah. Para calon kepala daerah harus turut serta dalam menyukseskan operasi yustisi,” tandas dia.

Ketidakpastian Ekonomi Meningkat
Sementara itu Menkeu Sri Mulyani menyatakan ketiadakpastian ekonomi masih akan berlanjut hingga tahun depan akibat RI terlihat belum bisa lepas dari pandemi Covid-19. Hal itu menyebabkan target
pertumbuhan ekonomi pada 2021 terkoreksi dari 5,5% menjadi 5%.
“Kita akui dengan perkembangan Covid-19, eskalasi ketidakpastian meningkat untuk tahun 2020 dan mungkin akan berlangsung di 2021,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jumat (11/9/2020).
Meski begitu, pihaknya tetap optimistis mengawal asumsi dasar ekonomi makro yang sudah disepakati dalam postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Di samping itu, ikhtiar harus terus dilakuka secara optimal untuk menjaga perekonomian dalam negeri.
“Kita terus ikhtiar maksimal agar seluruh ketidakpastian terutama yang berasal dari Covid-19 bisa kita tangani dan tanggulangi. Kami terus memusatkan seluruh perhatian untuk mendukung langkah- langkah di bidang kesehatan dan juga di bidang pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat melalui berbagai bansos,” katanya.
Ia meminta dukungan kepada DPR untuk terus ikut mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik di bidang kesehatan maupun ekonomi. Dengan demikian, program-program dapat terus berjalan khususnya dalam upaya melindungi masyarakat. “Atas kerjasama dan dukungan dewan, terutama pimpinan dan anggota Banggar, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya,” tandasnya. dja, yan, ndo