Reni Astuti Minta Guru Komorbid Dapat Izin Mengajar dari Rumah

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti

SURABAYA (global-news.co.id) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti, meminta kepada Dispendik Surabaya untuk segera menindaklanjuti arahan Walikota Tri Rismaharini di acara pembekalan melalui video teleconference kepada para Kepala Sekolah dan guru-guru Sekolah Dasar (SD) di wilayah Surabaya Utara.
Reni mencatat ada pesan Walikota Risma yang menurutnya sangat urgent, yakni agar guru dengan penyakit penyerta (Komorbid) dapat izin untuk tidak mengajar dari sekolah. “Kepala sekolah dapat melakukan pendataan data base kesehatan guru,” ucap Reni, Kamis (13/8/2020).
Ia berharap tidak perlu guru minta izin dahulu, tetapi kepala sekolah dapat proaktif memberikan kesempatan bagi guru dengan penyakit penyerta untuk tidak masuk sekolah.
“Ini perlu tindaklanjut segera oleh Dinas Pendidikan dengan data base kesehatan tadi. Dinas Pendidikan dan kepala sekolah harus proaktif tanpa harus menunggu guru mengajukan,” ujar politisi PKS tersebut.
Bacawali yang disebut-sebut menjadi kandidat kuat sebagai pendamping Mahfud Arifin (MA) di Pilwali Surabaya 2020 ini berharap kebijakan ini juga diberlakukan pada pegawai PNS dan Non PNS di dinas atau perangkat daerah lainnya.
“Semua pegawai yang punya penyakit penyerta agar diperkenankan WFH, oleh karena itu database kesehatan pegawai harus sudah disiapkan”. pungkas Reni. Untuk diketahui simulasi sekolah tatap muka yang dilakukan pada 21 SMP negeri dan swasta di Surabaya sudah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan simulasi dilakukan kurang dari sepekan.
Kepala Bidang Sekolah Menengah Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Sudarminto menjelaskan simulasi ini  dilakukan untuk memberikan gambaran apakah peserta didik, pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan mulai dari pintu gerbang, di kelas, hingga pulang, semua harus ada SOP-nya. Sehingga, sewaktu-waktu jika diminta untuk masuk semua sudah siap.
Namun, dari 21 SMP yang melakukan simulasi sekolah tatap muka itu tidak semuanya memenuhi standar kriteria. Terdapat tiga sekolah yang dinilai belum memenuhi syarat yang telah ditentukan.
Namun, hingga kini pihaknya masih belum dapat  memastikan kapan SMP yang mewakili lima wilayah di Surabaya ini akan dibuka. Pasalnya, Dispendik harus menunggu rekomendasi terlebih dulu dari Satgas COVID-19 Surabaya untuk membuka sekolah ini.
“Sebelum ada rekomendasi dari Tim Satgas COVID-19 Kota Surabaya ya belum kami izinkan masuk. Kami (Dispendik Surabaya) masih menunggu informasi dari satgas,” pungkasnya. pur