Laporan PAPBD 2020 Sesuai Kondisi Lapangan, Sejumlah Fraksi di DPRD Jatim Beri Apresiasi ke Gubernur

DPRD Jatim memberikan apesiasi pada penyampaian PAPBD 2020 karena posisi keuangan berikut program yang disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa sudah sesuai dengan realita di lapangan.

SURABAYA (global-news.co.id) —
Sejumlah fraksi di dewan memberikan apesiasi pada penyampaian PAPBD 2020. Ini karena posisi keuangan berikut program yang disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sudah sesuai dengan realita di lapangan.
Jubir Fraksi Demokrat Jatim Sri Subiati menegaskan dalam perspektif ekonomi global yang lesu akibat hantaman pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi digital yang merambah sistem manajemen keuangan, maka Raperda PAPBD 2020 harus mengedepankan jalur keuangan yang transparan, akuntabel, terbuka dan memenuhi kebutuhan publik.
“Pada dasarnya Fraksi Demokrat mengapresiasi bahwa secara manajerial penyusunan Raperda PAPBD 2020 sudah sesuai dengan kondisi objektif yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,”jelas Sri Subiati ditemui di gedung DPRD Jatim, Jumat (28/8/2020).
Terlepas dari itu semua, Fraksi Demokrat membutuhkan perkiraan intervensi terhadap peta kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka selama pandemi COVID-19.
Sementara Fraksi Keadilan Bintang Sejahtera (FKBS) lewat Jubirnya, Artono mengingatkan jika kondisi ekonomi global dan nasional  kurang stabil akibat COVID- 19, hendaknya dibarengi dengan langkah preventif dari Pemprov Jatim dalam menghadapi ketidakstabilan dan ketidakpastian kondisi ekonomi nasional agar tidak berdampak pada ekonomi daerah.
“Untuk itu perlu adanya penjelasan bagaimana langkah pemerintah dalam menciptakan struktur PDRB agar berkualitas dan mendorong kembali bekerjanya sektor industri swasta,” tegas politisi asal PKS yang juga Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim ini.
Terpisah Fraksi PKB melalui Jubirnya, Masduki meminta penjelasan rencana strategis  Pemprov Jatim dalam mengoptimalkan capaian sektor pajak. Selain itu meminta gubernur  menginventarisasi potensi sumber pendapatan lain selain mendorong kinerja BUMD yang ada lebih keras lagi.
“Sekalipun dalam kondisi perekonomian yang kurang kondusif di tengah pandemi COVID-19, saya yakin di waktu empat bulan lagi ada penambahan dari sektor pajak. Mengingat sektor pajak menjadi penopang utama PAD Jatim,” paparnya. cty