SURABAYA (global-news.co.id) –
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim akhirnya menyetujui nota keuangan yang diajukan oleh Gubernur Jatim. Di mana dalam nota kesepakatan telah diarahkan pada 11 fokus belanja.
Jubir Banggar Jatim Pranaya Yudha Mahardika menegaskan dari 11 fokus belanja di antaranya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin atau kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat COVID-19, serta penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha bisa hidup.
“Pastinya Banggar Jatim mendukung penuh PAPBD 2020 karena telah mengacu pada PP No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Permendagri RI No13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang kini berubah menjadi Permendagri No 21 Tahun 2011,”tegas politikus asal Partai Golkar, Kamis (27/8/2020).
Ditambahkannya, di dalam perangkaan APBD 2020 ada perubahan di antaranya pada pendapatan daerah sebelumnya ditarget Rp 33, 28 triliun mengalami penurunan menjadi Rp 29,501 triliun atau berkurang sekitar Rp 3,527 triliun.
Penurunan ini disebabkan adanya penurunan PAD dari Rp18, 428 triliun menjadi Rp 15, 266 triliun. Demikian halnya dengan dana perimbangan dari Rp 14,427 triliun turun menjadi Rp14,61 triliun. Atau berkurang sekitar Rp 33 miliar.
Sementara untuk belanja daerah dari Rp 35,1 triliun turun menjadi Rp 33,8 triliun atau berkurang sekitar Rp1,3 triliun. Sedang untuk pembiayaan daerah mengalami defisit. Semula Rp 2,167 triliun menjadi Rp 4,333 triliun.
Selanjutnya, Banggar berharap kepada komisi-komisi untuk mencermati pos-pos belanja pada pembahasan PAPBD 2020 yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berikut dengan Komisi C bersama mitra kerjanya membahas solusi penurunan PAD akibat dari pandemi COVID-19. cty