Sidak Komisi A, 19 Kab/Kota di Jatim Siap Laksanakan Pilkada Serentak

Anggota Komisi A DPRD Jatim Muzamil

SURABAYA (global-news.co.id) — Mendekati Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, hampir 19 kab/kota se-Jatim menyatakan kesiapannya melaksanakan pilkada. Baik terkait anggaran maupun petugas di lapangan.

Anggota Komisi A DPRD Jatim Muzamil menegaskan dari serangkaian sidak di lima wilayah dari 19 wilayah di Jatim yang melakukan Pilkada serentak Desember nanti menyatakan kesiapannya. Bahkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembelian APD tidak digunakan, seperti di Jember, Malang dan Banyuwangi

“Kami mencoba sidak di Kota Blitar, Malang, Jember dan Lamongan menyatakan siap melaksanakan Pilkada serentak. Adapun anggaran yang digunakan murni bersumber dari APBD di masing-masing kab/kota. Tertinggi di Surabaya Rp 101 miliar dan terendah Rp 16 miliar. Menariknya, hampir semua wilayah yang kami kunjungi mengaku tidak membutuhkan bantuan dana APBN.

“Seperti di Jember untuk alat APD petugas sudah disediakan oleh Pemkab. Sementara agar tidak memunculkan klaster baru di tengah pandemi COVID- 19, seluruh petugas berjumlah 5 ribu orang, mulai KPU hingga KPPS Banyuwangi di-rapid test semua. Selain berkewajiban menggunakan face shield, masker dan sarung tangan,” lanjut politikus NasDem, Minggu (26/7/2020).

Terlepas dari itu, yang melegakan KPU dalam rangka refocussing ternyata anggarannya tidak ada sepeserpun yang dialihkan. Full sepenuhnya untuk pembelian APD dan penambahan TPS agar tidak berdesak-desakan.

Namun yang dikhawatirkan oleh Muzamil yang juga mantan Wakil Bupati Pasuruan ini terkait partisipasi masyarakat. Pasalnya, di tengah pandemi seperti ini seorang calon yang akan kampanye melalui tatap muka dibatasi hanya sekitar 50 orang saja. Jika sebelumnya bisa bertemu dengan ribuan orang seperti di tanah lapang sekarang semuanya dibatasi.

“Saya berharap partisipasi masyarakat tidak turun di tengah pandemi corona seperti saat ini. Kalau sebelumnya calon bisa bertemu dengan ribuan massa kini dibatasi hanya 50 orang. Termasuk dulu KPU bisa menggelar dialog atau tatap muka dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi, kini tidak bisa karena anggarannya difokuskan pada pembelian APD dan penambahan TPS,”papar pria yang juga Ketua Fraksi NasDem ini.

Terlepas dari itu semua, pihaknya berharap Pilkada serentak Desember 2020 tidak tertunda lagi. Karena kalau sampai dilakukan pengunduran lagi, maka pemerintah akan menanggung dana yang lebih besar lagi. Selain honor untuk KPPS, juga pembentukan Pj. Mengingat hampir semua walikota dan bupati di 19 kab/kota di Jatim masa jabatannya habis Februari 2021. cty