JAKARTA (global-news.co.id) —
Pemda peserta pilkada serentak 2020 telah diberi batas waktu pencairan anggaran hingga 15 Juli 2020. Namun dari data terakhir yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), anggaran pilkada belum cair 100% alias tak sesuai target.
“Anggaran KPU Rp 8,42 triliun dengan persentase mencapai 83,01%. Anggaran Bawaslu telah mencapai Rp 2,81 triliun dengan persentase pencairan mencapai 81,32%. Dan alokasi pengamanan sebesar Rp 503,69 miliar dengan persentase mencapai 32,80%,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian, Kamis (16/7/2020).
Menurutnya, ada 171 pemda yang telah mencairkan 100% anggaran ke KPUD. Di antaranya Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau (Kepri) dan Jambi.
” Ada 174 pemda yang telah mentransfer 100% ke Bawaslu. Antara lain Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumbar, Kepri dan Jambi. Lalu 49 pemda yang telah mentransfer 100% ke pengamanan yakni Jambi dan Kalimantan Tengah,” ungkapnya.
Ardian mengatakan, Kemendagri akan terus mendorong agar pencairan anggaran pilkada mencapai 100%. “Kemendagri terus memberi dorongan optimistis agar daerah mentransfer dana NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) hingga 100%,” katanya.
Ardian mengungkapkan sudah ada 140 daerah yang mentransfer 100 persen ke KPU daerah. Adapun daerah itu, antara lain, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat. Tentu saja 136 kabupaten/kota.
“Kedua, 137 Daerah yang telah transfer 100 persen ke Bawaslu, termasuk 5 Provinsi yakni Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, serta 132 Kabupaten/kota,” tuturnya.
Selanjutnya, ada 42 daerah yang telah mentransfer 100 persen untuk PAM pilkada. Daerah itu, antara lain, Provinsi Jambi dan Kalimantan Tengah. dja, ejo, sin