Merujuk Status Zonasi, Menko PMK Izinkan Penyelenggaraan Salat Idul Adha

Dok GN
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy

JAKARTA (global-news.co.id) — Pemerintah mengizinkan penyelenggaraan Salat Idul Adha dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat sehingga jamaah tidak tertular COVID-19.
“Kita harap pelaksanaan Salat Idul Adha bisa lebih baik, terawasi, aman dan diusahakan jangan sampai ada klaster baru akibat dari penyelenggaraan Salat Idul Adha,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (9/7/2020).
Hal itu disampaikan Muhadjir usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri tentang penyelenggaraan Idul Adha dan pemotongan hewan kurban yang digelar secara teleconference.
Menurut Muhajir, pelaksaan Salat Idul Adha serta penyembelihan hewan kurban, secara nasional diputuskan boleh digelar dengan memperhatikan status zona dan intensitas penyebaran COVID-19 yang ditetapkan Gugus Tugas Nasional.
Landasan penetapan zona itu adalah informasi yang detail dari Gugus Tugas sampai pada level terkecil di tiap zona.
“Maksudnya gini, ada zona secara wilayah dikatakan merah, tetapi sebetulnya ada desa-desa di wilayah itu yang sebetulnya aman, hijau, yang tahu zona itu adalah Gugus Tugas Daerah. Gugus Tugas Daerah nanti yang akan merekomendasikan,” ujar Muhadjir.
Dia menyebut ada juga daerah yang secara wilayah hijau, tetapi sebetulnya ada desa-desa tertentu bahkan kecamatan yang statusnya adalah merah. Hal- hal semacam ini yang mengetahui adalah BPBD atau Gugus Tugas di daerah itu.
Menurut Menko PMK, kerjasama antara pihak penyelenggara dengan Gugus Tugas Daerah, Polri, dan Pemda sangat penting. Aparat Kemenag juga akan dikerahkan untuk melakukan pemantauan sekaligus memberikan arahan. ejo