JAKARTA (global-news.co.id) – Terpilihnya Doni P Joewono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru menggantikan Erwin Rijanto yang masa jabatannya habis pada Juni 2020 mencuatkan berbagai harapan. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno berpesan agar Doni selama mengemban tugas sebagai Deputi Gubernur BI dapat bekerja dengan baik.
“Sudah diputuskan di Komisi XI. Rencana besok (hari Selasa) diparipurnakan. Semoga bekerja dengan baik dan sungguh sungguh untuk menjalankan program program sesuai visi-misi BI,” kata Hendrawan di Jakarta, Senin (13/7/2020).
Sementara Pengamat Indef Bhima Yudhistira juga berharap agar deputi gubernur BI bisa menjalankan 5 hal yang penting. Pertama, memperkuat peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam pengendalian inflasi khususnya komunikasi dengan pemerintah daerah, dan lembaga lainnya.
“Kekhawatiran terjadinya krisis pangan disebabkan oleh gangguan rantai pasok selama masa pandemi berdampak pada naiknya angka inflasi,” ungkap Bhima.
Kedua, memastikan skema burden sharing dimanfaatkan secara optimal oleh otoritas fiskal. “Jangan sampai uang hasil pembiayaan BI tidak efektif dalam pemulihan ekonomi,” ujar dia.
Selain itu diharapkan BI mulai mengantisipasi tekanan pada neraca keuangan BI sekaligus efek burden sharing pada inflasi. Ketiga, pengendalian stabilitas kurs rupiah perlu dilakukan dengan lebih serius dengan mendorong faktor faktor fundamental seperti kinerja ekspor, durent account deficit (CAD) dan debt to service ratio.
“BI harus optimalkan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain agar rupiah bisa stabil di tengah krisis,” papar Bhima.
Keempat, pola koordinasi yang lebih baik dengan otoritas fiskal dan pengawas jasa keuangan. Kelima, BI harus terdepan dalam pengembangan sistem pembayaran digital yang pro terhadap stabilitas, keamanan serta kepentingan nasional.
Sedangkan Direktur Utama Bank BCA Jahja Setiaadmadja juga mengucapkan selamat kepada Deputi Gubernur BI. “Tinggal melanjutkan saja yang sudah baik,” katanya.
Sebelumnya, Doni telah menjalankan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada pekan lalu. Pada saat fit and proper test Doni memiliki visi misi untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang tumbuh tinggi, berdaya tahan, dan inklusif melalui penetapan dan pengimplementasian kebijakan yang efektif, sinergis, dan istiqomah, menuju Indonesia maju.
Dia menuturkan, akan mendorong optimalisasi industri manufaktur dan pariwisata sebagai salah satu strategi membangkitkan ekonomi RI pasca covid-19. Pada sektor pariwisata, dia akan mendorong penguatan destinasi wisata utama seperti pulau Bali dan Bintan. “Objek wisata potensial di Bali dan Bintan untuk menarik asing asal Singapura, Malaysia, dan Australia,” katanya.
Selain itu, Doni juga menyoroti mengenai isu syariah. Jika diibaratkan, perbankan syariah itu adalah sebuah mobil dan penumpang adalah nasabah. “Mobil tidak akan berjalan jika tidak disi dengan penumpang sama halnya dengan perbankan syariah,” ujar Doni.
Di Bank Indonesia ada 3 pilar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pertama pemberdayaan ekonomi syariah, kedua pendalaman pasar keuangan syariah dan ketiga penguatan riset dan edukasi termasuk sosialisasi dan komunikasi.
Doni mengungkapkan, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi syariah antara lain ada di pondok pesantren.
Indonesia memiliki sekitar 28 ribu pondok pesantren yang berpotensi menjadi demand atau nasabah bank syariah. “Oleh karena itu kami membuat pilot project untuk menjadikan holding pesantren,” ungkap dia.
Hal ini bertujuan untuk memperkuat pesantren sebagai salah satu komponen keuangan dan ekonomi syariah. “Kami dengan KNKS akan terus mendukung ekonomi syariah agar terdepan,” ujar Doni.
Isu lainnya yakni elektronifikasi atau keuangan digital. Menurut dia, digitalisasi menjadi salah satu cara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Akselerasinya yakni melalui elektronifikasi bantuan sosial, transaksi pemda, hingga sektor transportasi.
“Digitalisasi mendorong elektronifikasi bansos ini sangat efektif, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini adalah untuk mendorong ekonomi, mendorong supaya bansos betul-betul diterima dan menggerakkan ekonomi,” katanya.
Selain digitalisasi pada sistem pembayaran, elektronifikasi pada sektor pemerintah daerah juga dinilai dapat terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, pihaknya akan mendorong digitalisasi di sejumlah daerah.
Doni lahir pada tahun 1965 di Surabaya. Menempuh pendidikan Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 1988, Doni melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Indonesia jurusan Administrasi pada tahun 2004.
Pada awal karirnya, Doni banyak terlibat dalam membangun sistem pengelolaan moneter, seperti mempersiapkan terbitnya obligasi Pemerintah, membangun sistem pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD), dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Rakornas TPID. Dalam karirnya di daerah bersama Kepala Daerah mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik di Solo tahun 2012 dan DKI Jakarta tahun 2017.
Doni memiliki pengalaman pada bidang ekonomi dan keuangan regional, sistem keuangan, manajemen intern, sektor riil dan UMKM, serta strategi organisasi dan manajemen Sumber Daya Manusia. Doni juga telah mengikuti Program Pendidikan LEMHANAS pada tahun 2018. sin, ndo