Menkeu Sri Mulyani
JAKARTA (global-news.co.id) — Kebutuhan pembiayaan akibat pandemi COVID-19 yang melonjak drastis secara umum berkontribusi dalam mengatrol posisi utang pemerintah. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah pada akhir Mei 2020 mencapai Rp 5.258,57 triliun.
Posisi utang mengalami kenaikan sebesar Rp 86,09 triliun dibandingkan dengan posisi pada akhir April sebesar Rp 5.172,48 triliun. Dilansir dari data APBN KiTa, rasio utang pemerintah meningkat jadi 32,09% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ini masih jauh dari batas aman yang diperbolehkan dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara, yaitu maksimal 60% dari PDB.
“Masalah kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional menjadi prioritas negara, sehingga untuk mendukung kebijakan penanganan pandemi, Pemerintah menutupi kekurangan penerimaan negara melalui pembiayaan,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (18/6/2020).
Sebagai informasi komposisi utang pada Mei 2020 terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 4.442,90 triliun atau 84,49% dari total utang. Selain itu ada pinjaman sebesar Rp 815,66 triliun atau 15,51% dari keseluruhan utang pemerintah sampai dengan akhir Mei 2020.
Pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 9,94 triliun. Sementara itu pinjaman luar negeri tercatat sebesar Rp 805,72 triliun yang terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp 316,68 triliun, multi lateral Rp 449,69 triliun, serta commercial bank Rp 42,35 triliun.
Adapun untuk SBN terdiri dari dominasi valuta asing Rp1.194,67 triliun yang terdiri Surat Utang Negara (SUN) Rp 970,73 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 223,94 triliun. Untuk dominasi rupiah sebesar Rpb3.248,23 triliun terdiri SUN Rp 2.650,69 triliun dan SBSN Rp 597,54 triliun. jef, ndo, ins