SURABAYA (global-news.co.id) — Ada wacana, proses belajar mengajar di Sura sekolah akan kembali diadakan dengan sistem tatap muka seperti sedia kala di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung.
Hal ini menumbuhkan kekhawatiran banyak pihak, mulai para guru, siswa dan orangtua siswa. Tidak terkecuali anggota dewan sebagai lembaga pengawas Pemerintahan.
Wakil Ketua DPRD Surabaya A Hermas Thony tidak setuju apabila sekolah secara tatap muka segera dibuka tahun ajaran ini. Karena menurutnya baik Pemkot Surabaya maupun Dinas Pendidikan sama sekali belum ada pemaparan yang meyakinkan kepada dewan terkait manajemen risiko di sekolah.
” Proses pensterilan ruangan seperti apa, menjaga keselamatan guru seperti apa, tata kelola siswa seperti apa dan lain sebagainya. Yang jelas selama ini tidak pernah ada pemaparan manajemen risiko dari Pemkot,” ujar Thony di kantor Dewan Yos Sudarso. Selasa (23/6/20)
Menurut Thony, ini adalah masalah keselamatan. Ibarat orang naik motor, kalau ingin selamat pertama motornya harus sehat. Orang yang mengendalikannya juga harus dalam kondisi sehat. Cara pengoperasiannya harus sehat, dan terakhir medan yang akan dilalui harus sehat pula.
” Lha saat ini, karepe (ada keinginan) ingin mencapai sesuatu yang sehat, tapi kendaraannya belum jelas,” tegasnya.
Thony mengaku sudah menghubungi Pemkot dan Dinas Pendidikan Surabaya, namun sampai saat ini tidak ada respon yang berarti. Bahkan saking jengkelnya, Thony ingin sekali membelikan sebuah handphone untuk Kepala Dinas Pendidikan (Soepomo, Red) karena tidak pernah diangkat bila dihubungi pihak dewan. Dan kesulitan komunikasi ini sudah dilaporkan ke Sekdakot Surabaya (Hendro Gunawan, Red).
Untuk memulai sekolah dengan tatap muka harus ada kajian satu persatu. Baik dalam mempersiapkan kelas, siswa, guru dan masih banyak lagi yang perlu dipersiapkan.
Thony melihat ada yang aneh dilakukan Dinas Pendidikan Surabaya. Dicontohkan, siswa diliburkan selama satu minggu. Harusnya dinas menginstruksikan para kepala sekolah untuk mempersiapkan apa-apa saja yang diperlukan saat siswa kembali masuk sekolah. Semisal penambahan wastafel, penyekatan kelas atau bagaimana. Anehnya lima hari setelah pengumuman libur, Thony berkunjung ke beberapa sekolahan, di situ tidak ada yang dilakukan karena tidak pernah ada instruksi dari Dinas Pendidikan Surabaya.
Thony mengingatkan agar Pemkot Surabaya tidak sembrono untuk membuat kebijakan dan langsung dilaksanakan. Hal yang pertama harus dipastikan ada berapa jumlah sekolah dari TK sampai SMA sekaligus berapa ribu kelasnya. Setiap sekolah perlu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian harus ada pemetaan terhadap siswanya.
” Kalau sekolah belum dipersiapkan, dan ngotot ingin membuka sekolah kembali, apabila terjadi sesuatu terhadap siswa dan guru, kami persilahkan masyarakat mempidanakan Dinas Pendidikan’,” tegas Thony.
Kenapa demikian, karena menurut Thony di situ ada unsur kelalaian dalam melaksanakan tugas dan mengancam keselamatan masyarakat, yakni siswa dan guru.
Terkait anggaran pendidikan new normal, Thony kembali mempertanyakan tindakan refocusing dan relaksasi anggaran oleh Pemkot Surabaya. ”Kalau anggarannya tidak ada, berarti ada banyak hal yang belum diperhitungan saat penganggaran. Maka kami mempersilakan pihak Pemkot Surabaya untuk pengadaan anggaran kembali tanpa mengurangi anggaran lain yang sekiranya dibutuhkan pada saatnya nanti. Karena sistem anggaran tidak bisa diubah secara tiba-tiba. Dan yang penting ada perencanaan sekaligus pelaporan yang baik,” pungkas AH Thony. pur