Menko PMK Minta Kepala Daerah Lain Belajar ke Surabaya untuk Tangani COVID-19

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy mendatangi Rumah Dinas Walikota Surabaya, Selasa (16/6/2020).

SURABAYA (global-news.co.id) –Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy mendatangi Rumah Dinas Walikota Surabaya, Selasa (16/6/2020). Kedatangannya untuk mendengarkan pemaparan Walikota Surabaya tentang cara memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Surabaya.
Walikota Risma menjelaskan setelah PSBB tidak diperpanjang, langsung menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi pandemi COVID-19. Dalam Perwali tersebut, dijelaskan secara detil tentang berbagai protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh warga Kota Surabaya.
“Dalam Perwali itu sangat detil Pak tentang protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh warga di berbagai bidang. Saya yakin kalau itu semua bisa diterapkan dengan baik, bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini,” kata Walikota Risma kepada Menko PMK.
Ia juga menjelaskan bahwa data terkonfirmasi COVID-19 di Kota Surabaya itu memang tinggi lantaran masifnya menggelar rapid test dan tes swab massal gratis di berbagai titik di Kota Pahlawan. Menurutnya, tes massal ini sangat penting untuk mencari dan melacak siapa saja yang terkena COVID-19 atau yang sudah aman.
“Jadi, kita memang mencari Pak. Sebab kalau tidak kita cari, orang-orang yang terkena virus itu akan tambah bahaya,” katanya.
Walikota Risma juga bersyukur karena mendapat bantuan mobil laboratorium dari Badan Inteliten Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan bantuan ini, setiap hari selalu ada rapid test dan tes swab massal di Kota Surabaya. Warga pun sangat antusias mengikuti tes ini karena gratis dan apabila diketahui reaktif langsung ditangani lebih lanjut.
“Bagi warga yang rapid tesnya reaktif, lalu kami tes swab. Nah, sembari menunggu hasil tes swabnya itu kami isolasi di hotel atau di Hotel Asrama Haji bagi yang tidak menunjukkan gejala. Sedangkan bagi warga yang tes swabnya positif dan sudah menunjukkan gejala, langsung kami rawat di rumah sakit,” kata dia.
Di samping itu, Walikota Risma juga menjelaskan sejak awal, Pemkot Surabaya sudah memasifkan tracing dan melakukan pengelompokan atau klaster terkait pasien COVID-19, sehingga bisa diketahui orang-orang yang berstatus OTG, ODP, PDP dan konfirmasi COVID-19. Data tersebut sudah dikantonginya, termasuk data-data tracingnya sejak awal hingga saat ini.
“Alhamdulillah sampai hari ini tidak keluar dari data kami. Biasanya, pertambahan positif itu berasal dari ODP atau PDP yang baru keluar swabnya dan ternyata positif, dan itu sudah kami pantau,” imbuhnya.
Walikota Risma juga mengaku terus memasifkan pembentukan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. Bahkan, ia juga sudah berkoordinasi dengan Polres Tanjung Perak dan Polrestabes Surabaya untuk terus memasifkan pembentukan kampung tangguh hingga ke tingkat RW se-Kota Surabaya, meskipun hingga saat ini sudah ada sebanyak 1.340 kampung yang sudah membentuk kampung tangguh tersebut.
“Jadi, kami terus menciptakan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo ini untuk menjaga supaya penyebarannya bisa terhambat di tingkat bawah. Kalau ini maksimal di tingkat bawah, saya yakin bisa menghambat penyebarannya,” tegasnya.
Selain itu, Walikota Risma juga menjelaskan tentang protokol kesehatan yang telah diterapkan di berbagai bidang sesuai landasan Perwali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi pandemi COVID-19. Ia menjelaskan bahwa di pasar sudah dilakukan penataan, termasuk pula di mal, hotel, tempat ibadah, transportasi dan berbagai bidang lainnya.
“Jadi, kita ada kampung tangguh, mal tangguh, tempat ibadah tangguh, pasar tangguh dan berbagai bidang lainnya. Ini penting supaya warga ikut sadar dan bersama-sama melawan COVID-19 ini,” ungkapnya. Mendengar penjelasan Walikota Risma, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy menyuruh salah satu stafnya untuk meminta kepala daerah lain di Indonesia, khususnya kepala daerah yang di wilayahnya itu banyak kasus COVID-19, belajar ke Walikota Risma.
“Suruh belajar ke sini mereka (Bupati atau Walikota yang daerahnya banyak kasus COVID-19) biar tahu,” kata Menko PMK.
Bahkan, pada saat itu Menko PMK meminta salah satu staf Walikota Risma untuk menyusun lebih detil dan lebih akurat paparan Walikota Risma itu. Supaya semua upaya yang telah dilakukan oleh Walikota Risma bersama jajarannya itu bisa dipelajari oleh semua orang. pur