Komisi A Sebut BKD Jatim Teledor Fasilitasi Pelantikan secara Offline

 

Istimewa
Pengukuhan pengawas dan kepala sekolah tingkat SMA se-Jatim oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jatim pada 20 Mei 2020 di BKD Jatim.

SURABAYA (global-news.co.id) – Komisi A DPRD Jatim menyesalkan pelantikan secara offline yang difasilitasi BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Jatim di tengah pendemi COVID-19, tanpa mengindahkan social distancing dan physical ditancing. Padahal saat ini kasus COVID-19 di Jatim menjadi yang tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Pemprov Jatim bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 gencar menerapkan protokol kesehatan yang ketat baik kepada masyarakat maupun lingkungan Pemprov Jatim.

“Menurut saya pelantikan bisa dilakukan tidak dengan offline atau bertatap muka langsung, melainkan bisa dengan online. Atau bisa lewat aplikasi zoom atau google meeting, yang terpenting tata aturan untuk penyumpahan dilakukan dengan membawa Al Quran sendiri atau kitab suci sesuai agama dianut,” ujar politisi NasDem yang akrab disapa Buya itu, Rabu (3/6/2020).

Politisi yang sudah dua periode ini menjabat mengungkapkan,  sekarang ini masih masa pandemi COVID-19. Bahkan Kota Surabaya masih dalam status Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB jilid 3.

Karena itu, harusnya para pejabat mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan menghindari kerumunan orang. Apalagi dalam jumlah yang besar, sebab berisiko terjadi penularan virus. “Saya menilai BKD Jatim teledor karena memfasilitasi pelantikan secara offline. Apalagi kalau benar ada peserta pelantikan yang tertular COVID-19, ini bahaya. Nanti akan kita pertanyakan ini dalam rapat kerja 4 Juni di Komisi A,” imbuh Ketua Fraksi NasDem DPRD Jatim ini.

Sementara itu, Kepala BKD Jatim Nurkholis dalam keterangan pers menyebut bahwa pihaknya hanya menyediakan tempat. Sedangkan pelaksana kegiatan tersebut adalah Dinas Pendidikan Jatim. Itu pun bukan pelantikan, hanya pengukuhan.  “Kami hanya ketempatan saja. Dan pelaksanaannya pun dengan protokol kesehatan yang ketat. Termasuk membagi 240 peserta menjadi empat gelombang,” terang Nurkholis.

Sebelumnya pengukuhan pengawas dan kepala sekolah tingkat SMA se-Jatim oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jatim pada 20 Mei 2020 di BKD Jatim viral di media sosial. Disebut ada 240 peserta yang hadir dan dilantik secara bergelombang.

Pengukuhan yang melibatkan banyak orang dengan mengabaikan physical distancing ini dikhawatirkan menjadi klaster penularan corona baru di Jatim. Apalagi salah satu dari peserta pengukuhan itu ternyata ada yang meninggal, diduga karena COVID-19. Peserta itu datang dari Mojokerto namun merupakan warga Jombang. Peserta tersebut sudah dimakamkan di Jombang

Ada juga peserta positif COVID-19 dari Mojokerto dan saat ini tengah dirawat di RSUD Kota Mojokerto. Mojokerto sendiri termasuk pada gelombang pertama dan Jombang masuk gelombang keempat dalam pengukuhan itu. Untuk Jombang, sudah terdata ada 20 orang yang diperintahkan untuk isolasi mandiri dan akan dilakukan rapid test.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi menjelaskan  sebelum pelantikan atau pengukuhan sudah dilakukan protokol kesehatan yang ketat, yakni cuci tangan dengan sabun, pakai masker, menjaga jarak dan membawa hand sanitizer. “Saya akan minta agar dilakukan rapid test kepada seluruh pengawas dan kepala sekolah yang ikut pelantikan tersebut,” kata Wahid.

Sedangkan Kepala BKD Jatim Nurkholis hadir sebagai undangan. Sementara Sekdaprov Heru Tjahjono dikabarkan sempat hadir pada pelantikan gelombang pertama. cty