Kasus COVID-19 Jatim Bisa Lampaui Jakarta

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat memberikan paparan dalam Rakor bersama Menkopolhukam, Menkes dan Kepala BNPB di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (24/6/2020).

SURABAYA (global-news.co.id) — Kasus penyebaran COVID-19 di Surabaya Raya masih tinggi karena itu secara keseluruhan kasus baru COVID-19 di Jatim hingga saat ini masih tinggi. Segala upaya terus dilakukan untuk mengendalikan penyebaran virus, di sisi lain anggaran yang terpakai sudah lebih dari Rp 2 triliun.

“Saya ingin menyampaikan, persentase orang tanpa gejala dan pasien dalam pengawasan untuk menjadi positif di Jatim di atas 40 persen. Kalau ini terjadi maka jumlah kasus positif COVID-19 yang ada di Jatim akan bisa melampaui DKI Jakarta,” jelas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menyampaikan kondisi yang terjadi di daerahnya saat menyambut kedatangan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (24/6/2020).

Menurut Khofifah, dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jatim, kasus yang tertinggi ada di Surabaya. Satu-satunya daerah yang berada di zona hijau di Jatim hingga saat ini adalah Kota Madiun.

“Kami berusaha keras untuk menekan penularan dan juga angka kematian. Kami berharap akan semakin banyak kabupaten/kota yang bisa berubah menjadi zona kuning atau bahkan hijau,” harap Khofifah.

Khofifah menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan perhatian pemerintah pusat agar daerahnya bisa segera mengendalikan penyebaran COVID-19. Badan Nasional Penanggulangan Bencana  (BNPB) telah memberikan dana talangan sebesar Rp 10 miliar untuk bisa membuat Pemprov Jatim dapat menangani wabah COVID-19.

“Hari (Rabu) ini Menkes juga menyampaikan uang duka cita dari Presiden Joko Widodo kepada tiga dokter yang meninggal dalam menjalankan tugas masing-masing sebesar Rp 300 juta,” tambah Khofifah.

Sementara itu Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta Khofifah mengendalikan betul potensi penularan COVID-19 di Jatim.  Terutama pengambilalihan secara paksa pasien atau jenazah yang diduga COVID-19 akan membahayakan keselamatan masyarakat luas.

“Harus ada langkah khusus untuk menangani persoalan ini. Ibu Gubernur bisa meminta tokoh masyarakat dan juga tokoh agama untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jangan ada pengambilalihan pasien atau jenazah yang diduga COVID-19. Itu sangat membahayakan dan berpotensi menimbulkan penyebaran,” kata Doni.

Ia juga meminta agar tempat isolasi mandiri didirikan di tingkat rukun warga atau rukun tetangga. Rumah sakit tidak akan mampu untuk bisa menangani seluruh warga untuk dirawat di sana.

Sementara itu Menkes Terawan membenarkan, rumah sakit seyogianya hanya untuk mereka yang kondisinya berat atau kritis. Untuk mereka yang gejalanya ringan dirawat di rumah atau di tempat penampungan lain selain rumah sakit.

“Kunci untuk bisa mencegah penyebaran COVID-19 hanya bisa dilakukan menjalankan disiplin, disiplin, dan disiplin. Tidak ada yang lain. Sementara untuk menekan angka kematian, tidak bisa semua orang minta dirawat di RS, karena itu akan membuat petugas medis justru tidak mungkin menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Terawan. erf, tri