Dewan Minta Sistem Zonasi pada PPDB Diikuti Kemampuan Siswa

Anggota Komisi E DPRD Jatim Zainiye

SURABAYA (global-news.co.id) — Keinginan pemerintah untuk menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk menghilangkan stigma sekolah favorit dan ingin menjadikan semua sekolah memiliki kualitas dan kuantitas sama memang patut diacungi jempol. Tapi sayangnya model ini tidak dibarengi dengan penataan tenaga pengajar atau kemampuan siswa.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Zainiye menjelaskan jika pihaknya banyak mendapat keluhan dari para orangtua siswa yang anaknya tidak bisa naik kelas atau cenderung mengasingkan diri meski telah diterima di sekolah negeri. Usut punya usut ternyata si siswa tidak mampu dengan model belajar yang diterapkan oleh para guru, karena mereka terbiasa mengajar siswa pandai yang memiliki kemampuan lebih.
“Inilah yang seharusnya dipikirkan oleh Mendikbud terkait penggunaan sistem zonasi. Di mana sistem ini tidak hanya fokus pada jarak antara rumah dan sekolahan. Tapi kemampuan siswa juga harus diukur jika mau dimasukkan sekolah negeri ysng dulunya menjadi sekolah favorit yang dikenal siswanya pandai-pandai,” tegas politisi assl PPP yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Situbondo ini, Selasa (30/6/2020).
Akibatnya bagi siswa yang tidak mampu memilih mengasingkan diri atau tidak naik kelas. Sementara orangtua tidak mau tahu yang pasti anaknya sudah masuk sekolah negeri yang eks sekolah favorit.
“Kondisi ini yang harus diubah atau ditinjau kembali. Artinya sebelum zonasi diberlakukan seharusnya instrumen tenaga pengajarnyapun harus dilakukan rolling. Atau paling tidak zonasi juga harus dibarengi dengan kemampuan siswa. Di mana yang sebelumnya sekolah favorit kemudian dilakukan zonasi, menjadi siapapun bisa masuk pokoknya jarak antara sekolah dan rumah dekat tanpa melihat kemampuan siswa maka yang terjadi seperti sekarang ini, tanpa dibarengi dengan persamaan mindsite para gurunya, maka tentunya banyak siswa yang tinggal kelas karena tidak dapat mengejar dengan pemikiran para guru yang menganggap semua siswa sudah mampu,” lanjut Zainiye.
Berdasar kenyataan tersebut harus ada evaluasi terhadap sistem zonasi, meski awalnya sistem ini baik untuk meratakan kualitas dan kuantitas sekolah.
Hal senada juga diungkapkan anggota DPRD Jatim dari FPKS Lilik Herawati. Menurutnya dengan munculnya kejadian tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Artinya sistem zonasi harus dibarengi dengan kemampuan siswa. Jangan sampai karena jarak justru banyak siswa yang tidak naik kelas. Dan ini akan menjadi masalah baru.
Seperti diketahui, sebut saja Desi (34) yang tinggal di Pacarkeling. Karena alasan dekat dari rumah , puteranyapun dimasukkan di SMAN 5 Jl Pacar Surabaya yang dulu dikenal sekolah favorit.
Bencana datang ketika puteranya tidak dapat mrngikuti cara mengajar para gurunya karena sudah terlanjur menggunakan speed satu dan berlaku untuk semua siswa.
“Gara-gara dia tidak bisa mengikuti pola belajar di sana, dia terancam tidak naik kelas. Untung kepala sekolah menyarankan anak tersebut pindah sekolah disesuaikan dengan kemampuan si anak,” ungkapnya. cty