JAKARTA (global-news.co.id) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut-sebut tidak memiliki anggaran bantuan sosial (bansos) yang akan diberikan kepada 1,1 juta warganya.
Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, untuk dana bansos Pemprov DKI pun meminta kepada pusat agar dibantu membiayai. Pernyataan Sri Mulyani direspon DKI Jakarta.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono pun tegas membantah apa yang dikatakan Sri Mulyani.
Dia meminta Sri Mulyani untuk berkaca dan diminta agar segera melunasi utang pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta berupa Dana Bagi Hasil (DBH).
Mujiyono mengatakan DBH ini menjadi salah satu sumber anggaran untuk penanganan dampak COVID-19 di Jakarta.
“Saat ini, piutang DBH baru dicairkan separo dari Menkeu. Harusnya piutang DBH pemprov lunasi dong, jangan cuma separo. Ini di satu sisi kewajiban tak dipenuhi, tapi sisi lain malah memojokkan Pemprov DKI,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (7/5/2020).
Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 36/PMK.07/2020 tentang penetapan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2019 dalam rangka penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta hanya mendapatkan dana bagi hasil Rp 2,56 triliun.
Padahal, utang DBH tahun lalu ke DKI ini mencapai Rp 5,1 triliun dan DBH tahun ini kuartal II mencapai Rp 2,4 triliun.
“Jadi total utang Sri Mulyani ke DKI itu Rp 7,5 triliun. Tapi baru terbayarkan Rp 2,56 triliun. Jadi, tidak benar DKI kehabisan uang,” tegasnya.
Dijelaskannya anggaran Pemprov DKI masih banyak. Ada juga dana belanja tak terduga yang mencapai Rp 897 miliar. “Sedangkan dana yang sudah digunakan untuk bansos tahap I itu sekitar Rp 179,4 miliar,” sambung Mujiyono.
Menurutnya, piutang Kemenkeu ke DKI yang masih hampir Rp 5 triliun itu bisa mencukupi kebutuhan warga miskin dan rentan miskin selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Namun nyatanya, pemenuhan kebutuhan warga terdampak COVID-19 ini masih dilakukan DKI Jakarta melalui pos anggaran belanja tak terduga (BTT) serta penggalangan dana lewat program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB).
Kental Unsur Politis
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal DKI yang tak lagi memiliki dana untuk bantuan sosial (bansos) bagi warga Jakarta menuai polemik.
Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani mengaku menyayangkan pernyataan Sri Mulyani.
Menurutnya, seluruh unsur di Jakarta saat ini sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menangani corona. Termasuk pemberian bansos.
Dia menilai, saling menyalahkan antara pusat dan daerah menjadi wujud kentalnya unsur politis dalam penanganan corona.
“Saya sangat menyayangkan pernyataan Menkeu, seolah Pemprov DKI angkat tangan. Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini. Rasanya kental politis, yang sudah baik saja belum tentu dibilang baik,” kata Zita melalui keterangan tertulisnya, Kamis (7/5/2020).
Dia menilai, tak seharusnya pemerintah pusat mengatakan hal itu. Apalagi Jakarta merupakan ibukota dan ikon Indonesia. Yang mana jika Jakarta gagal, bisa jadi cerminan Indonesia secara keseluruhan gagal dalam pemberian bansos.
“DKI adalah miniatur Indonesia. Kalau DKI dianggap gagal, bukan hanya Pemprov tapi pusat juga. Stop salah menyalahkan. Masyarakat butuh solusi. Saya berharap ke depannya ada koordinasi yang jelas dari pusat dan provinsi,” tuturnya.
Seharusnya upaya Gubernur DKI dibantu sama pusat , jika ingin melihat warganya sejahtera. “Sekarang sudah bukan soal pencitraan ke publik, intinya masyarakat harus terjamin kebutuhannya dan wabah segera berlalu,” tambahnya.
Dia menganggap DKI sudah berupaya maksimal dengan kondisi pendapatan yang turun hingga 53 persen. Jakarta masih mengusahakan bansos hingga memberi fasilitas gratis bagi perawat.
“DKI sudah melakukan banyak hal, pemberlakuan PSBB dan pendistribusian bantuan sosial pertama kali dilakukan DKI. Pendapatan daerah DKI menyusut sampai 53% tapi Pak Anies tetap saja fasilitasi penginapan dan kebutuhan perawat,” ujarnya.
Dia berharap, ke depannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu berkoordinasi lebih baik. Sehingga pelaksanaan di lapangan dapat dilakukan dengan lebih baik.
“Kemarin kami rapat dengan Dinsos, katanya mereka sampai sekarang tidak diberikan data banpres dari Kemensos. Ini kan yang membuat tumpang tindih, niatnya baik tapi pelaksanaannya tidak tertata rapi jadinya kurang baik,” ujarnya. ejo, tri, gel