PAMEKASAN (global-news.co.id) – Pemkab Pamekasan akan menambah anggaran penanganan Covid-19. Yang semula disediakan anggaran sebesar Rp 68 miliar, kini akan ditambah lagi menjadi Rp 89 miliar.
Penambahan itu dilakukan setelah ada refocusing terhadap anggaran penanganan pandemic tersebut. Tambahan anggaran tersebut sebesar Rp 21 miliar untuk jaring pengaman sosial (JPS) berupa bantuan langsung tunai (BLT). Untuk bantuan guru terdampak Covid-19, di antaranya guru non-kategori, guru ngaji, dan lain sebagainya.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan, Sahrul Munir, mengaku sudah melakukan refocusing anggaran khusus penanganan covid-19. Dia membenarkan anggaran tersebut bertambah Rp 21 miliar untuk JPS berupa bantuan langsung tunai (BLT) sehingga total mencapai Rp 89 miliar.
“Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk bantuan terhadap guru nonkategori. Namun pihaknya belum mengetahui secara pasti nominal bantuan untuk setiap guru nonkategori. Jadi saya hanya menerima detail anggaran saja. Kemarin setiap bulannya berkisar Rp 7 miliar. Jadi kalau tiga bulan berkisar Rp 21 miliar. Kalau data itu tidak bergerak, ini masih didata lagi,” ujarnya.
Soal bantuan terhadap para guru baik guru ngaji maupun guru non-kategori dan lainnya juga pernah disampaikan Bupati Pamekasan Badrut Tamam. Dalam konferensi pers di Pendopo Ronggosukowati beberapa hari lalu Badrut Tamam mengungkapkan banyak elemen yang terdampak covid-19 yang akan diberi bantuan, di antaranya para guru non-PNS tersebut. Badrut Tamam menyebut jumlah guru yang terdata untuk mendapatkan bantuan mencapai 11 ribu lebih.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan Akhmad Zaini menjelaskan secara detail yang diproyeksikan mendapatkan JPS meliputi guru non-kategori yang telah terdata di data pokok pendidikan (Dapodik), guru ngaji di data aplikasi tempat ibadah (Simantap) dan 4.579 guru madrasah ibtidaiyah (MI) dan madrasah diniyah yang terdata di system Kemenag.
Rinciannya, sebanyak 8.508 guru non-kategori, 3.445 guru ngaji di data simantap, dan 4.579 guru MI dan madrasah diniyah yang terdata di system kemenag. Jadi total yang akan diberi BLT sebanyak 16.532.
Setiap bulan dianggarkan Rp 9,9 miliar dan dilaksanakan selama tiga bulan, sehingga total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 29,7 miliar.
Soal system penyalurannya Zaini memperkirakan ada dua alternatif, yakni dibayarkan tunai semua dan tunai plus sembako. Hingga kini, kata Zaini, sifatnya masih belum final, sebab, dalam tahap kajian untuk segera disalurkan.
Penyalurannya tunggu info lanjut, karena ini masih dikaji tersedia enggak uangnya, jika sebanyak itu, tetapi ini merupakan perintah bupati, kami hanya melaksanakan kebijakan bupati,” jelasnya. (mas)