Rencana Kedatangan 500 TKA Tiongkok, Politikus PKS Ingatkan Kemenkumkam

Perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry di Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Rencana kehadiran 500 TKA Tiongkok untuk bekerja di perusahaan ini di tengah pandemi COVID-19 menuai polemik banyak kalangan.

JAKARTA (global-news.co.id)– Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi menilai rencana kedatangan 500 orang tenaga kerja asing asal Tiongkok membuat masyarakat iri hati dan menimbulkan keresahan, seolah warga Tiongkok lebih diprioritaskan daripada warga sendiri. Hal tersebut, kata Aboe, seharusnya tidak boleh terjadi, pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat sendiri.

“Saya minta Kemenkumham menjalankan fungsinya dengan baik, bukankah seharusnya para WNA ini tidak bisa masuk ke Indonesia,” ujar Aboe dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/5/2020).
Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan, jangan sampai publik melihat ada pengistimewaan warga Tiongkok. “Bukankah sudah ada Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia,” katanya.
Dia mengatakan, aturan tersebut berlaku sejak 2 April 2020, seharusnya masih efektif sampai sekarang. “Tentu Dirjen Imigrasi harus konsisten melakukan pemberlakuan peraturan tersebut,” ungkapnya.
Dia menilai rencana kedatangan 500 TKA Tiongkok itu bisa memicu kericuhan publik. Sebab, banyak penolakan dari masyarakat, DPRD ataupun dari pemerintah daerah. “Hal ini seharusnya diperhatikan dengan baik oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Dia melanjutkan, di tengah wabah COVID-19 pemerintah membatasi pergerakan masyarakat dan meminta tetap tinggal di rumah, namun di sisi lain para TKA Tiongkok diperbolehkan masuk ke Indonesia. “Apalagi pada situasi saat ini banyak PHK yang dialami masyarakat, pemerintah malah memberikan peluang TKA Tiongkok mencari pekerjaan di Indonesia,” pungkasnya.
Untuk diketahui 500 TKA Tiongkok itu akan datang untuk bekerja di Perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry di Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kebijakan Konyol Pemerintah
Terpisah Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menganggap rencana mendatangkan TKA asal Tiongkok yang akan bekerja di Perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry di Morosi, Kabupaten Konawe adalah sesuatu yang aneh dan konyol di masa pandemi corona atau COVID-19.
Ujang menyatakan, di satu sisi masyarakat Indonesia diminta tetap tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran corona yang makin hari makin masif dan korbannya bertambah jumlahnya. Namun di sisi lain ada yang mendatangkan 500 TKA dari Tiongkok.
“Langkah aneh dan konyol jika pemerintah pusat akan mendatangkan 500 TKA Tiongkok di masa pandemi ini,” ujar Ujang.
Menurut Ujang, ini jelas kebijakan yang salah dan keliru dan ngawur. “Kebijakan yang akan menampar muka pemerintah sendiri. Kebijakan yang berlawanan dengan aturan pemerintah sendiri terkait pemutusan mata rantai penyebaran corona,” imbuhnya.
Menurut Ujang, wajar jika masyarakat, DPRD, dan Gubernur Sulawesi Tenggara menolak rencana kehadiran 500 TKA dari Tiongkok tersebut. Ia menilai, masyarakat, DPRD, dan Gubernur Sulawesi Tenggara sangat rasional, dan masih waras. Berani menolak kebijakan dari pusat.
Ujang meminta pemerintah jangan buat kebijakan yang aneh-aneh di saat wabah corona ini belum bisa diatasi. Ia meminta pemerintah untuk fokus saja menyelesaikan secepat mungkin persoalan corona ini, agar masyarakat bisa kembali hidup normal.
“Kasihan masyarakat. Sudah ketakutan karena corona, ketakutan karena akan menghadapi kelaparan, ketakutan dan resah juga dengan akan datangnya 500 TKA dari Tiongkok,” katanya. ejo, tri, sin