Penanganan COVID-19 di Jatim, Mahasiswa Beri Rapor Merah ke Gubernur Khofifah

Para mahasiswa terdiri dari beberapa organisasi ekstra kampus yang mengatasnamakan diri kelompok Cipayung memberi rapor merah kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam menangani COVID-19 di Jatim.

SURABAYA (global-news.co.id) – Upaya Pemprov Jatim yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam menangani pandemi COVID-19 mendapat kritik pedas dari sejumlah elemen mahasiswa. Khofifah dihadiahi rapor merah karena dianggap gagal menangani penyebaran COVID-19 di Jatim.
Para mahasiswa tersebut terdiri dari beberapa organisasi ekstra kampus yang mengatasnamakan diri kelompok Cipayung. Kelompok ini terdiri dari HMI, KAMMI, KMHDI, GMNI, GMKI, IMM dan PMKRI.
Rapor merah penanganan COVID-19 bagi pemerintahan Khofifah ini bukan tanpa alasan. Sebab, kini Jatim menduduki peringkat kedua terbanyak kasus positif virus SARS CoV-2 secara nasional. Tentunya hal ini bukan prestasi, melainkan unsur kegagalan.
“Padahal sudah ada yang terapkan PSBB. Tapi PSBB-nya tidak efektif, Ini menunjukkan jika Gubernur Jatim gagal dalam mengkordinasi tiga daerah yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik,” Ketua HMI Jatim Yogi Pratama dalan rilis resminya, Kamis (14/5/2020).
Yogi Pratama melihat sejauh ini belum terlihat strategi yang jitu dari Gubernur Jatim dalam perang melawan COVID-19 di kabupaten/kota.
Senada dengan Yogi, Ketum GMNI Jatim Nabrisi Rohid menilai selama masa PSBB tidak ada koordinasi yang baik antara Pemprov Jatim dengan Pemkab/Pemkot di Surabaya Raya. Bahkan Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya terlihat saling menyalahkan. “Ini kan berbahaya dalam ngurus COVID-19. Harusnya Gubernur Jatim bisa merangkul dan mengajak komunikasi daerah-daerah yang kesulitan menangani COVID-19. Hari ini, saatnya saling gotong-royong. Pemprov jangan sampai kalah sama masyarakat. Masyarakat sudah lebih dulu gotong royong menggalang donasi. Gak usah saling menyalahkan, mending fokus urus COVID-19,” tegas Naha sapaan akrabnya.
Sementara itu, Ketua KAMMI Jatim Rijal Faizin Rahman menyebut bahwa Pemprov Jatim lamban dalam penanganan COVID-19. Sehingga kini semua daerah di Jatim menjadi zona merah. Ditambah lagi, penyaluran bantuan menurutnya masih amburadul.
“Sehingga yang terjadi, tidak terasanya keterlibatan pemprov dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Jatim. Bahkan salah sasaran, khususnya untuk warga perantauan yang terjebak di kota perantauannya,” kata Rijal.
Kemudian, Ketua IMM Jatim Andreas Susanto meminta Khofifah jangan hanya pencitraan saja. Dia berharap agar mantan Menteri Sosial itu fokus mengambil langkah  preventif penyebaran COVID-19 secara lebih nyata.
Kritik juga dilayangkan Ketua GMKI Jatim Ridwan Tapatfeto. Dia menilai Khofifah kurang serius dalam penanganan PSBB. Hal itu dapat dilihat dari masih banyak aktivitas masyarakat, perusahaan yang masih beroperasi dan kesiapan medis yang belum maksimal. pur